18 Apr 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Implementasi PKE XV Bidang Logistik, Pemerintah Revisi Peraturan Eksim, INSW dan Sislognas - 06 Jul 2017

Customsjakarta.com, Jakarta- Pembahasan implementasi paket kebijakan ekonomi XV (PKE XV) bidang logistik  dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/7).

Pembahasan tersebut terutama menyangkut peraturan larangan dan pembatasan atas impor atau ekspor (eksim), penyederhanaan tata niaga ekspor impor, dan INSW (Indonesia National Single Window). INSW merupakan loket elektronik tunggal untuk penyelesaian perizinan impor ekspor serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan, yang merupakan wujud reformasi birokrasi dengan sistem pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah akan menerbitkan aturan yang difokuskan pada perbaikan sistem logistik nasional (sislognas). Sislognas adalah suatu Sistem yang mampu untuk menjamin berlangsungnya suatu proses pergerakan atau distribusi barang baik material maupun produk jadi dari satu tempat ke tempat lain dengan baik dan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam skala wilayah nasional Indonesia.

Secara ringkas Sislognas adalah suatu sistem yang mendukung proses pengelolaan rantai suplai (supply chain management) berskala nasional.