Layanan Konsultasi Logistik, Kepabeanan dan Kepelabuhanan - KADIN Jakarta [ Free Register ]
Home Register KADIN DKI Jakarta Login Search 12 Des 2017
User ID/Email
Password
Register
Daftar HS CODE & Tarif Pabean
Nomor Identifikasi Kepabeanan (NIK)
Peraturan
Pemerintah

TIPS :
- Pembukaan Pengajuan Surat Persetujuan Impor (SPI) Produk Hortikultura Segar Konsumsi
- JENIS-JENIS PERIJINAN
- Prosedur kepabeanan untuk ekspor
- Cara-cara menetapkan nilai pabean
- Menetapkan klasifikasi barang impor
- Mengeluarkan barang untuk dipakai


KONSULTASI :
Sekretariat KADIN
DKI JAKARTA
Senin - Rabu :
10.00 - 14.00 WIB



Antisipasi Tingginya Tarif Penumpukan, ALFI Imbau Kepala OP Tegas Jalankan PM 25/2017 - 21 Nov 2017

Customjakarta.com, Jakarta- Sekretaris umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Adil Karim, mengharapkan Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok bersikap tegas dalam melaksanakan PM 25 Tahun 2017 tentang relokasi kontainer impor long stay yang mengatur masa inap kontainer impor di lini 1 paling lama 3 hari.

 “Karena itu OP sebagai regulator di pelabuhan harus fokus menyukseskan kebijakan tersebut. Dan ingat pelabuhan bukan tempat menimbun barang tapi tempat bongkar muat dan transit mengurus dokumen. Artinya kalau sudah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea dan Cukai kontainer impor tersebut harus keluar dari pelabuhan,” ujar Adil Karim, Senin (20/11).

Pasalnya, lanjut Adil, jika PM tersebut tidak jalan dikhawatirkan ada pihak tertentu yang ingin kembali menggunakan Yard Occupancy Ratio (YOR) 65% sebagai dasar relokasi petikemas.

Adil paparkan, kalau kembali ke jaman dulu menggunakan YOR 65% sebagai dasar pemindahan petikemas sangat merugikan pemilik barang/forwarder. Karena tarif penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok berlaku progresif sampai 900% dari tarif dasar.

Menurut dia, tarif penumpukan hari pertama: free, hari kedua: 300%,hari ketiga 600 %, hari keempat dan seterusnya 900% kali tarif dasar. Pemilik barang bisa kena biaya penumpukan sangat mahal yang pada akhirnya akan membebani biaya logistik ikut jadi mahal.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2017 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN UTAMA BELAWAN, PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK, DAN PELABUHAN UTAMA MAKASSAR.



Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan


Lembaga Konsultasi Logistik, Kepabeanan dan Kepelabuhanan (LKK)  KADIN DKI Jakarta
Jl. Majapahit no 18-21, Komplek Perkantoran Majapahit Permai Blok B20-23, Jakarta
Telepon : 021-3808091, 3844533, Fax : 021-3844549, 3844565, Email : info@customsjakarta.com
© 2017 LKK KADIN DKI Jakarta