Layanan Konsultasi Logistik, Kepabeanan dan Kepelabuhanan - KADIN Jakarta [ Free Register ]
Home Register KADIN DKI Jakarta Login Search 21 Jan 2018
User ID/Email
Password
Register
Daftar HS CODE & Tarif Pabean
Nomor Identifikasi Kepabeanan (NIK)
Peraturan
Pemerintah

TIPS :
- Pembukaan Pengajuan Surat Persetujuan Impor (SPI) Produk Hortikultura Segar Konsumsi
- JENIS-JENIS PERIJINAN
- Prosedur kepabeanan untuk ekspor
- Cara-cara menetapkan nilai pabean
- Menetapkan klasifikasi barang impor
- Mengeluarkan barang untuk dipakai


KONSULTASI :
Sekretariat KADIN
DKI JAKARTA
Senin - Rabu :
10.00 - 14.00 WIB



Asosiasi Pelayaran Sambut Kebijakan Ekspor Pakai Kapal Lokal - 14 Dec 2017

Customsjakarta.com, Jakarta- Kementerian Perdagangan mewajibkan penggunaan kapal yang dikuasai perusahaan pelayaran lokal bakal memberikan dampak positif pada industri pelayaran dan industri terkait lainnya.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, regulasi ini merupakan lompatan besar guna mendongkrak performa neraca jasa perdagangan Indonesia. Selama ini, transportasi laut selalu menjadi sorotan karena kerap menjadi salah satu penyumbang terbesar defisit neraca jasa perdagangan Indonesia.

Hal ini disebabkan, kegiatan angkutan ekspor impor masih didominasi kapal asing. Di 2016 misalnya, penggunaan kapal asing pada kegiatan angkutan ekspor impor mencapai 93,7% sedangkan penggunakan kapal berbendera merah putih hanya 6,3%. “Kami mengapresiasi pemerintah menerbitkan regulasi ini. Dan kami siap berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa ekspor impor,” kata Carmelita dalam siaran pers, Selasa (12/12).

Carmelita menambahkan, penerapan beyond cabotage juga akan memberikan dampak positif yang luas pada sektor lainnya, seperti galangan, industri komponen, perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk diketaui, Kemendag telah merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Peraturan ini mewajibkan kegiatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), Batubara dan beras menggunakan angkutan laut yang dikuasai perusahaan lokal dan asuransi nasional.



Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan


Lembaga Konsultasi Logistik, Kepabeanan dan Kepelabuhanan (LKK)  KADIN DKI Jakarta
Jl. Majapahit no 18-21, Komplek Perkantoran Majapahit Permai Blok B20-23, Jakarta
Telepon : 021-3808091, 3844533, Fax : 021-3844549, 3844565, Email : info@customsjakarta.com
© 2018 LKK KADIN DKI Jakarta