Kedelai impor bebas BM - 26 Jul 2012
Aksi mogok produksi tempe dan tahu oleh Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah akan memutuskan untuk membebaskan bea masuk impor (impor duty) kedelai. Kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai ini bakal berlaku mulai awal Agustus 2012 hingga akhir tahun 2012.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, kebijakan yang bakal diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut memiliki keterbatasan waktu, lantaran untuk melindungi petani. "Perajin (tempe dan tahu) adalah salah satu pilar industri UKM, tarif masuk impor kedelai akan di-nol-kan," ungkap Bayu di Kementerian Perdagangan, Rabu (25/7).
Berdasarkan PMK nomor 13 tahun 2011, kedelai merupakan komoditas yang dikenai pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebesar lima persen. Pengenaan bea masuk kedelai ini berlaku sejak 1 Januari 2012.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan usulan pembebasan sementara bea masuk kedelai masih akan dibahas tim tarif dalam sepekan ke depan. Tim tarif akan memperhatikan masukan dari Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian. "Kita pahami bahwa memang kondisi di Amerika itu terjadi kekeringan dan ini berdampak kepada suplai kedelai," kata Agus.
Menkeu mengatakan pemerintah tetap memiliki kewajiban menjaga pasar pertanian di Indonesia. Pemerintah juga akan memperhatikan petani kedelai. Namun stok pangan juga menjadi perhatian pemerintah. "Kita juga tidak bisa ambil risiko keterbatasan logistik. Jadi ini akan kita respons dalam waktu satu minggu," kata Agus.
Bayu mengharapkan, kebijakan baru ini bisa ikut andil dalam mengurangi tekanan harga tempe di dalam negeri. Pasalnya, bea masuk lima persen yang menjadi beban dari harga jual bakal dihilangkan.
"Namun kalau pasar dunia masih naik, saya tidak bisa menjamin. Karena konteksnya ini situasi dunia," paparnya.
Selama ini, Bayu mengakui, impor bahan baku tahu dan tempe mayoritas bergantung pada AS dan beberapa negara di Amerika Latin seperti Brasil dan Argentina. Produsen tempe mengonsumsi kedelai sebesar 1,12 juta ton per tahun, atau 70 persen dari total kedelai impor yang mencapai 1,6 juta ton. Mereka tak bisa berkutik ketika harga kedelai di pasar internasional melambung, lantaran peristiwa kekeringan yang melanda AS.
Bayu mencatat, rata-rata harga kedelai internasional pada Januari 2012 sebesar USD 435 per matrik ton. Sementara Juni, harganya sudah meningkat 19 persen di level USD 520 per metrik ton. Bahkan, Bayu memprediksi, harga kedelai dunia bisa makin melejit saat Tiongkok, yang merupakan konsumen terbesar kedelai AS merevisi kebutuhan kedelainya.
Rata-rata per tahun, konsumsi kedelai Tiongkok berada di angka 57 juta ton. Namun, pada 2012 ini, Tiongkok meningkatkan impor kedelainya dari AS menjadi 61 juta ton. "Dalam situasi itu, persaingan mendapatkan kedelai makin sengit, dan berdampak pada risiko kenaikan harga. Situasi ini terjadi di beberapa negara importer kedelai," paparnya.
Sebagai catatan, produksi kedelai lokal pada 2009 mencapai 974.512 ton. Namun, tren produktivitas kedelai menurun sejak 2010, dengan angka produksi sebesar 905.015 ton. Pada 2011, angkanya juga makin turun menjadi 870 ribu ton. Sementara pada 2012, berdasarkan prognosa Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kedelai Indonesia hanya 870 ribu ton.
Ragu
Gita Wirjawan masih meragukan rencana pemberlakuan kebijakan pembebasan bea masuk kedelai dapat menekan lonjakan harga yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.
"Sekarang kalau harganya naik 200 persen atau lebih, apakah itu akan memberikan efek dengan pemberian bea masuk, saya rasa tidak. Itu sangat kecil sekali presentasinya," ujarnya di Jakarta, Rabu (25/7).
Menurut Gita, pembebasan bea masuk tersebut tidak akan banyak membantu. Apalagi, saat ini masyarakat juga menganut pola konsumsi tempe maupun tahu yang berlebihan sehingga ikut membantu kelangkaan produk kedelai.
"Saya rasa, elastisitas permintaan ini harus benar-benar diukur. Kalau harga meningkat, apakah kita akan mengubah pola konsumsi," katanya.
Selain itu, ia mengatakan anomali cuaca yang terjadi di negara pengekspor kedelai seperti Amerika Serikat, Brasil dan Argentina juga menyebabkan produksi kedelai terganggu. Padahal komoditas ini sangat dibutuhkan menjelang hari raya Idul Fitri, Agustus mendatang.
"Siapa yang bisa memprediksi anomali cuaca ini. Dan beberapa tahun terakhir memang kita tidak mengantisipasi kata gap antara kebutuhan dan pasokan yang besar sekali, ini memang perlu diisi tapi sekali lagi ini perlu penyikapan yang natural, kedepan ini perlu waktu," ujar Gita.
Menurutnya, dalam jangka panjang, pemerintah perlu menyiapkan lahan dan inovasi untuk mendorong produksi kedelai. Selain juga pembiayaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan secara nasional yang diperkirakan mencapai 26 juta ton per tahun.
"Mungkin kita perlu untuk membicarakan dimana penyiapan kedepan terkait dengan ahli teknologi untuk meningkatkan produktifitas, juga untuk meningkatkan produksi perlu pendanaan yang cukup untuk bisa mencukupi kebutuhan nasional," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, kebijakan pembebasan bea masuk tersebut akan segera masuk pembahasan dalam tim tarif dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.
Ia mengatakan kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas pangan karena suplai kedelai melalui impor saat ini berkurang sehingga menyebabkan kelangkaan pasokan serta peningkatan harga kedelai di pasaran.
"Memang kondisi di AS itu terjadi kekeringan dan ini berdampak kepada suplai kedelai. Kita mesti menjaga pasar Indonesia, kita juga memperhatikan petani kedelai di Indonesia, tetapi kita juga tidak bisa ambil resiko keterbatasan logistik," ujar Menkeu.
Agustus
Bayu Krisnamurthi berharap Peraturan Menteri Keuangan terkait pembebasan bea masuk impor kedelai diharapkan sudah terbit awal Agustus.
"Bea masuk pembahasannya harus dilakukan di tim tarif. Tim tarif minggu ini dijanjikan akan bekerja. Dan kita berharap awal Agustus itu sudah di Permenkeu-kan," sebut Bayu dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (26/7/2012).
Bayu berharap, Peraturan Menteri Keuangan bisa segera terbit agar kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai bisa segera berlaku. Para perajin tahu-tempe pun bisa segera merasakan kebijakan tersebut.
Terkait izin impor, dia menegaskan tidak ada ketentuan bahwa koperasi tidak boleh mengimpor kedelai. Itu boleh dilakukan. Dari dulu, kata Bayu, Pemerintah menginginkan koperasi, seperti Kopti (Koperasi Perajin Tempe Tahu Indonesia), bisa melakukan importasi.
Bahkan, kata Bayu, Pemerintah akan membantu bila Kopti mengalami masalah dalam hal permodalan dan jaringan. Sebisa mungkin, Pemerintah akan mendekatkan koperasi ke perbankan.
"Kalau mereka mau silahkan bekerja sama dengan BUMN seperti Bulog misalnya, untuk bersama-sama melakukan importasi," tegas dia.
Intinya, lanjut dia, Pemerintah akan memberdayakan koperasi sehingga mereka bisa mengimpor kedelai mana yang dinginkan. Koperasi pun bisa melihat sendiri bagaimana proses dan harga yang akan terjadi.
"Paling tidak kita bisa mengurangi satu faktor yaitu kecurigaan bahwa importirlah yang bermain. Karena kalau mereka bisa melakukan importasi sendiri mereka bisa melihat yang sebenarnya," tandasnya.
kompas.com/jpnn.com/metrotvnews.com/gafeksi.com/antara |
