Fungsi BC diperkuat hindari transfer pricing - 01 Sep 2012
Pemerintah akan meningkatkan fungsi dan peran Bea Cukai untuk mencermati statistik perdagangan ekspor Indonesia.
Langkah ini menindaklanjuti ketidaksamaan perhitungan statistik ekspor antara Indonesia dan China yang bisa menimbulkan transfer pricing.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, pemerintah sudah mengagendakan pertemuan dengan China untuk membahas perbedaan statistik perdagangan antara kedua negara.
“Sudah ada kesepakatan untuk itu, masuk radar kita untuk dibahas. Yang pasti perbedaan ini menyebabkan terjadinya transfer pricing,” kata Hatta, di Jakarta, hari ini.
Hatta mengatakan, pemerintah akan meningkatkan pengawasan ekspor terutama komoditas mineral atau kelapa sawit, dengan memperkuat fungsi Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan Kementerian perdagangan,
Di sisi lain, kata Hatta, sistem pencatatan neraca perdagangan China dan Indonesia terdapat perbedaan, sehingga terjadi ketidakcocokan. Akibatnya, kedua negara sama-sama mengklaim defisit.
“Catatan China mereka defisit, tetapi dalam catatan kita justru Indonesia yang defisit. Hal ini terjadi karena Indonesia mengukur dengan Free On Board (FOB) sementara China mengukur dengan Cost and Freight (CNF),” kata Hatta.
Hatta mencontohkan, akibat perbedaan tersebut, bisa saja Indonesia mengekspor 10 juta ton, tetapi dibukukan hanya 5 juta ton. “Kita bisa mempertanyakan hal tersebut. Apalagi kalau ada hal-hal yang mengganggu produksi kita, industri kita, maka kita bisa duduk bersama untuk membahas masalah ini,” ujar Hatta.
Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kunjungan ke China Maret lalu, kepala negara kaget karena ada perbedaan data ekspor antara Indonesia dan China.
Menurut data Indonesia, volume perdagangan kedua negara mencapai US$50 miliar. Sedangkan menurut catatan China mencapai US$60 miliar.
Di sisi lain, dalam catatan Indonesia terjadi defisit untuk Indonesia mencapai Rp3 triliun. Sebaliknya mereka mencatat defisit itu justru untuk China dengan nilai yang sama.
Berdasarkan hal itu, Presiden menduga ada barang yang keluar atau masuk Indonesia yang tak melalui pintu semestinya. Tujuannya untuk menghindari pajak. SBY juga menduga bisa saja perdagangan itu melalui negara lain. (beritasatu.com/republika.co.id)
|
