Layanan Konsultasi Logistik, Kepabeanan dan Kepelabuhanan - KADIN Jakarta [ Free Register ]
Home Register KADIN DKI Jakarta Login Search 25 Nov 2017
User ID/Email
Password
Register
Daftar HS CODE & Tarif Pabean
Nomor Identifikasi Kepabeanan (NIK)
Peraturan
Pemerintah

TIPS :
- Pembukaan Pengajuan Surat Persetujuan Impor (SPI) Produk Hortikultura Segar Konsumsi
- JENIS-JENIS PERIJINAN
- Prosedur kepabeanan untuk ekspor
- Cara-cara menetapkan nilai pabean
- Menetapkan klasifikasi barang impor
- Mengeluarkan barang untuk dipakai


KONSULTASI :
Sekretariat KADIN
DKI JAKARTA
Senin - Rabu :
10.00 - 14.00 WIB



Cari HS Code Uraian English  
Download BTKI


HS Code - 04 Apr 2013

Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal dengan Harmonized System disusun pada tahun 1986 oleh sebuah Kelompok studi dari Customs Cooperation Council (sekarang dikenal dengan nama World Customs Organisation), dan disahkan pada konvensi HS yang ditandatangani oleh tujuh puluh Negara yang sebagian besar Negara Eropa, namun sekarang hampir semua Negara ikut meratifikasi, termasuk Indonesia yang mengesahkannya melalui Keppres no. 35 tahun 1993.

Tujuan daripada pembuatan HS ini di antaranya adalah:

* Memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis

* Memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia

* Memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan

Klasifikasi barang :

1. Identifikasi barang yang akan diklasifikasikan, caranya adalah dengan mengetahui spesifikasi barang, dengan identifikasi ini kita dapat memilih bab yang berkaitan dengan spesifikasi barang tersebut

2. Perhatikan penjelasan yang terdapat dalam catatan bagian atau catatan Bab terkait barang yang sudah diklasifikasikan. Jika terdapat catatan yang mengeluarkan barang dari bab atau bagian yang dipilih, perhatikan pada bagian atau bab apa barang tersebut diklasifikasikan. Dengan catatan ini maka kita dapat mengetahui barang tersebut diklasifikasikan di bab atau bagian lainnya

3. Setelah bagian atau Bab telah sesuai dengan spesfikasi barang, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi pos yang mungkin mencakup barang tersebut lebih spesifik. Di sini kita akan menentukan sub-pos (6-digit), sub-pos AHTN (8-digit) dan pos tarif (10-digit) jika ingin menetahui pembebanan barang yang akan masuk ke Indonesia. Apabila timbul permasalahan dalam pengklasifikasian, sebaiknya kembali lagi pada 10 poin ketentuan menginterpretasi HS yang terdapat dalam HS

Pembacaan HS Code :

HS menggunakan kode nomor dalam mengklasifikasikan barang. Kode-kode nomor tersebut mencakup uraian barang yang tersusun secara sistematis. Sistem penomoran dalam HS terbagi menjadi Bab (2-digit), pos (4-digit), dan sub-pos (6-digit) dengan penjelasan sebagai berikut:

Misalkan kode HS 0101.11.xx.xx yang diambil dari BTBMI (10 digit)

01 01  11 xx xx

__ Bab (Chapter) 1

_____ Pos (Heading) 01. 01

________ Sub-pos (Sub-heading) 0101. 11

___________ Sub-pos ASEAN, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)

______________ Pos Tarif Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)

* Bab di mana suatu barang diklasifikasikan ditunjukkan melalui dua digit angka pertama, contoh di atas menunjukkan bahwa barang tersebut diklasifikasikan pada Bab 1

* Dua digit angka berikutnya atau empat digit angka pertama menunjukkan heading atau pos pada bab yang dimaksud sebelumnya, contoh ini menunjukkan barang tersebut diklasifikasikan pada pos 01.01

* Enam digit angka pertama menunjukkan sub-heading atau sub-pos pada setiap pos dan bab yang dimaksud. Pada contoh di atas, barang tersebut diklasifikasikan pada sub-pos 0101.11

* Delapan digit angka pertama adalah pos yang berasal dari teks AHTN

* Sepuluh digit angka tersebut menunjukkan pos tarif nasional yang diambil dari BTBMI, pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan (BM, PPN, PPnBM atau Cukai) serta ada tidaknya peraturan tata niaganya

HS mempunyai enam digit angka untuk penggolongan, masing-masing Negara yang ikut menandatangani konvensi HS atau contracting Party dapat mengembangkan penggolongan enam digit angka tersebut menjadi lebih spesifik sesuai dengan kebijakan Pemerintah masing-masing namun tetap berdasarkan ketentuan HS enam digit. Di Indonesia sendiri sistem penggolongan tersebut menggunakan sistem penomoran 10 digit dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-pos dalam HS enam digit.


Cari HS Code Uraian English  
Download BTKI

Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan


Lembaga Konsultasi Logistik, Kepabeanan dan Kepelabuhanan (LKK)  KADIN DKI Jakarta
Jl. Majapahit no 18-21, Komplek Perkantoran Majapahit Permai Blok B20-23, Jakarta
Telepon : 021-3808091, 3844533, Fax : 021-3844549, 3844565, Email : info@customsjakarta.com
© 2017 LKK KADIN DKI Jakarta