Reset Password!

Customsjakarta.com, Jakarta - Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan, implementasi DO online di pelabuhan Priok saat ini baru sebatas menguhubungkan kepentingan antara terminal dan pelayaran, belum melibatkan pemilik barang ataupun yang mewakilinya dalam hal ini perusahaan forwarder.

"Akibat belum terintegrasi dengan tiga kepentingan tersebut, pemilik barang/forwarder yang mewakilinya masih harus mengambil dokumen DO itu ke pelayaran ataupun agennya di sini," ujarnya pada Kamis (6/9).

Adil mengungkapkan upaya mengintegrasikan tiga kepentingan (pelayaran, terminal, dan pemilik barang) dalam kaitan DO online di Priok sudah pernah diinisiasi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/Indonesia Port Corporation (IPC) melalui anak usahanya, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS), dengan membangun smartport melalui portal MyCargo.

"Di portal MyCargo sudah sangat gamblang pengintegrasian DO online dengan berbagai kepentingan itu. Sayangnya, sampai kini tidak bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, regulator dalam hal ini otoritas pelabuhan dan operator pelabuhan mesti mendorong pengimplementasian sistem ini."

Menurut Adil, dengan pengintegrasian sistem DO secara daring di pelabuhan Priok bakal semakin mendongkrak logistics performance index (LPI) Indonesia.

Berdasarkan data bank dunia, LPI Indonesia pada 2018 sudah membaik, naik 17 tingkat dalam 2 tahun, yakni berada di peringkat ke-46 dari 160 negara.

Peringkat LPI Indonesia yang dirilis Bank Dunia 2016 lalu sempat melorot dari posisi 53 dengan skor 3,08 menjadi peringkat 63 dengan skor 2,98.

Adil mengatakan dari semua indikator LPI, skor tertinggi Indonesia adalah ketepatan waktu dengan 3,67 poin di posisi ke-41.

Adapun indikator pabean, berdasarkan laporan tersebut, mendapat nilai terendah dengan 2,67 poin, berada di posisi ke-62 dari semua negara yang disurvei.