Kemenhub Klaim Butuh Rp183,5 Triliun Sampai Tahun 2020 Untuk Pembangunan Pelabuhan - 27 Sep 2018
Customsjakarta.com, Jakarta- Kementerian Perhubungan menyatakan kebutuhan anggaran untuk membangun pelabuhan di Indonesia cukup besar. Untuk periode 2016-2020, menurut perhitungan pemerintah, pembangunan pelabuhan memerlukan dana US$12,38 miliar atau sekitar Rp183,5 triliun (kurs Rp14.829 per dolar AS). Sementara itu untuk periode 2021-2030, total kebutuhan dana mencapai US$22,46 miliar atau Rp333,07 triliun. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan M Tohir mengatakan dari total kebutuhan anggaran untuk periode 2016-2020, rencananya yang akan dipenuhi pemerintah sebesar US$3,42 miliar atau 27,6 persennya saja. Sedangkan US$8,96 miliar diharapkan bisa dipenuhi melalui keterlibatan swasta. "Untuk 2021-2030, skenario kami dana dari pemerintah 28 persen," ucap Tohir di Jakarta, Rabu (12/9). Tohir mengatakan secara keseluruhan, porsi dana yang dibutuhkan dari swasta memang lebih besar. Pada 2011-2015 porsi dana yang dikucurkan swasta sebesar 57,4 persen, 2016-2020 sebesar 72,4 persen, dan 2021-2030 sebesar 72 persen. Tohir mengatakan pelibatan swasta dalam pembangunan pelabuhan dirasakan penting. Menurutnya, pembangunan pelabuhan di Indonesia tak mungkin terealisasi tanpa dana pihak swasta. Ia memaparkan saat ini 10 lokasi pelabuhan atau terminal sedang dalam proses konsesi dengan pihak swasta. Beberapa pelabuhan atau terminal tersebut, antara lain Terminal Gilimas, Pelabuhan Brondong, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Kotabaru, dan Pelabuhan Samarinda.
|
