Customsjakarta.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merumuskan tiga agenda kerja utama dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) bidang Kenavigasian, yang ditargetkan selesai pada 2019.
Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Basar Antonius mengatakan tiga agenda utama yaitu rencana usulan Badan Layanan Umum (BLU) enam Distrik Navigasi, implementasi e-navigation atau digitalisasi layanan kenavigasian, dan pengesahan 50 alur pelayaran.
"Tiga agenda utama tersebut telah dibahas secara intensif oleh komisi-komisi dalan rakornis yang telah berlangsung akhir pekan lalu," kata Basar.
Basar menjelaskan, Komisi A yang bertugas membahas soal BLU telah
menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah yang lebih teknis untuk menjadikan enam layanan distrik navigasi menjadi BLU.
Adapun, keenam distrik navigasi yang telah disepakati untuk menjadi BLU adalah Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang, Distrik Navigasi Kelas I Palembang, Distrik Kelas I Samarinda, dan Distrik Kelas II Banjarmasin.
Menurutnya, tujuan dibentuk BLU kenavigasian adalah masih terdapat kesenjangan antara pagu kebutuhan anggaran dengan realisasi penganggaran dari APBN. Hal tersebut menyebabkan pemenuhan rasio kecukupan sarana dan prasarana kenavigasian kurang optimal yang mengakibatkan kinerja pelayanan kenavigasian kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.
Selain itu, imbuhnya, banyak aset dan jasa kenavigasian yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), jasa telekomunikasi pelayaran, jasa survei hidrografi dan meteorologi, jasa alur dan perlintasan, serta jasa pemanduan.
Basar menyebut rencana selama satu tahun ke depan adalah memenuhi aspek administratif, teknis, dan substantif pembentukan BLU yang kemudian disampaikan kepada Menteri Perhubungan, agar segara dapat disampaikan ke Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lain.
