Sejumlah larangan ekspor & impor dipertimbangkan dicabut - 14 Feb 2013
Pemerintah berencana mengkaji ulang dan mencabut sejumlah kebijakan pelarangan ekspor mau pun impor sama halnya dengan hambatan investasi. Langkah ini diambil sebagai upaya memberi solusi cepat untuk meningkatkan ekspor dan investasi sebagai faktor penting mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, seusai ia memimpin rapat koordinasi di kantornya, di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, hari ini (13/2).
Hatta Rajasa menambahkan, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Impor (PEPI) dimana di sebagai ketua pelaksana harian, telah menetapkan sejumlah program.
"Kita mencari penyelesaian strategis dalam upaya meningkatkan ekspor dan investasi. Hal-hal yang bersifat strategis mempunyai efek terhadap ekspor akan dibahas oleh tim ini," tutur dia.
Dalam kaitan itulah, ia mengatakan Timnas akan membahas sejumlah larangan ekspor mau pun impor yang dewasa ini banyak dikeluhkan. Ke depan, tutur dia, kalau ada Menteri yang mengambil kebijakan yang bersifat melarang ekspor atau impor, harus diputuskan setelah dibicarakan dalam Timnas PEPI.
"Kalau melarang sesuatu maka harus dibahas dulu. Contohnya pelarangan impor produk hortikultura. Harus dibicarakan dulu, sehingga kita dapat mengukur akibat-akibatnya, tanpa membentur aturan-aturan WTO," tutur Hatta.
Hatta Rajasa tidak secara rinci menjelaskan larangan ekspor atau impor mana saja yang akan dievaluasi oleh Timnas PEPI. Dua larangan yang belakangan ini dikeluhkan oleh pengusaha adalah larangan ekspor bijih mineral oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan larangan impor produk hortikultura oleh Kementerian Pertanian.
INDUSTRI makanan dan minuman di Indonesia masih bergantung kepada buah impor. Sehingga, pembatasan impor holtikultura oleh pemerintah dikawatirkan menghambat usaha.
“Buah-buahan seperti mangga atau jeruk lokal tidak masuk ke dalam standard bahan baku pengolahan industri,” kata Ketua Umum Gabungan Usaha Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, di sela-sela Rapat Kerja Kementerian Perindustrian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).
Pihaknya mendukung keinginan pemerintah untuk membatasi impor. Tetapi harus memperhatikan bahwa kondisi hulu belum siap sehingga bisa berdampak buruk untuk hilir.
BELUM STANDARD
Menurut Adhi, produksi minuman dengan jenis jus hingga saat ini masih menggunakan bahan baku impor. Selain karena kualitas buah lokal yang belum memenuhi standard, kuantatitasnya pun masih menjadi kendala untuk industri.
“Untuk bahan baku jus konsentrat, sebenarnya di dalam negeri sudah tersedia tapi kuantitas dan kualitas belum sesuai skala industri. Sehingga, kelangsungannya tidak dapat dipastikan,” ujarnya,
Adhi menyayangkan pemerintah belum berupaya memperbaiki sektor hulu. Sehingga kualitas mangga lokal kalah dengan mangga Filipina apalagi dengah Thailand. “Begitu juga dengan jeruk. Meski rasanya enak-enak, tapi hanya untuk skala industri rumah tangga. Pemerintah harusnya membantu pengembangan industri perkebunan buah di tanah air,” jelasnya.
Pemerintah harus mempersiapkan regulasi yang dapat menopang dari hulu ke hilir. Meski mengaku belum menghitung kerugian akibat regulasi tersebut tetapi cukup menghambat. (jaringnews.com/poskotanews.com)
|
