28 Mar 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Importir: tuduhan kartel daging mengada-ada - 19 Feb 2013

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring menilai dugaan adanya kartel dalam bisnis daging sapi yang dilontarkan Komite Ekonomi Nasional (KEN) hanya mengada-ada dan tidak beralasan.

"Isu KEN yang mengada-ada, jadi nggak mungkin," tandasnya dalam sebuah diskusi tentang daging di Jakarta, Senin (18/2).

Dia menjelaskan daging impor hanya untuk industri bukan konsumsi rumah tangga atau pasar umum. Menurutnya, KEN tidak mengerti tentang alur dan pengertian kartel secara umum.

"Kita nggak boleh jual di pasar umum dan becek. Tetapi itu (produksi daging) kita nggak mampu dan berdampak pasar umum. Kalau ada rembes daging impor ke pasar umum seharusnya turun dong. Ini sederhana dalam hukum ekonomi. Itulah kadang-kadang orang nggak ngerti. Tetapi secara khusus tidak untuk daging. Jangan sembarang keluarkan statement kalau bikin ricuh. Namanya kartel itu sekelompok orang mengendalikan harga. Kalau ada tunjukin dong," cetusnya.

Terkait perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan suap impor daging yakni PT Indoguna Utama, Thomas juga angkat bicara. Dia menilai  perusahaan itu hanya memiliki kuota impor daging cukup kecil sehingga kecil peluangnya.

Dia meminta pemerintah  data pembagian jatah importir daging. "IIndoguna dapat jatah 3000 ton daging, 2500 ton itu titipan dari asosiasi daging. 500 ton kuota mereka. Itu sudah saya cek kok," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya. Ketua Umum KDS Jakarta Raya Sarman Simanjorang membantah ada praktik kartel daging sapi. "Kenaikan ini perlu kami sampaikan ada isu kartel bahwa ini bukan disebabkan oleh kartel," jelas Sarman di tempat yang sama.

Dia menjelaskan, melonjaknya harga daging sapi murni karena kekurangan suplai daging dan besarnya permintaan masyarakat pada daging. "Kelangkaan yang terjadi saat ini akibat gangguan supply dan demand sudah masuk dalam kategori tertinggi di dunia," ujarnya.

Karenanya, Sarman menilai perlu ada tambahan kuota daging impor di tahun 2013 yang ditetapkan sebesar 80 ribu ton. Menurutnya, kuota impor daging beku dan sapi hidup sebanyak itu hanya memberikan kontribusi sebesar 15%.

"KDS minta penambahan kuota impor secara terbuka. Harga daging sapi saat ini tidak pernah turun dan harga bertahan Rp 90 ribu sampai Rp 120 ribu. Kita ingin ada kepastian dan pemerintah harus turun tangan agar harga turun kembali," tandasnya.

Pemerintah diminta melakukan intervensi untuk menghentikan kenaikan harga daging sapi yang terjadi beberapa bulan belakangan ini.

Ketua Komite Daging Sapi Sarman Simanjorang menyebut harga daging sapi saat ini sudah jauh melampaui harga normal.

“Harga normal daging sapi Rp65.000–Rp70.000 per kilogram. Kalau harganya sudah melebihi, pemerintah seharusnya melakukan intervensi,” ujarnya.

Guna merealisasikan pembentukan harga pasokan, lanjutnya, pemerintah harus memasukkan daging sapi sebagai salah satu komoditi strategis. Dengan demikian, stabilisasi harga bisa dilakukan seperti halnya untuk beras.

Selain itu, dia meminta kebijakan tata kelola perdagangan daging sapi hanya diurus oleh Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian fokus untuk meningkatkan produksi sapi nasional. “Selama ini Kementerian Pertanian fungsinya bisa sampai menentukan kuota impor per perusahaan,” imbuhnya.

Suharjito, Ketua Asosiasi Industri Distributor Daging Indonesia (AIDDI), memperkirakan harga daging sapi bisa menembus Rp120.000 per kilogram jika pemerintah tidak merevisi kebijakan yang sudah ada.

“Harga ideal itu Rp60.000 per kilogram. Pemerintah harus menghitung ulang supply dan demand untuk menstabilkan harga,” ungkapnya.

Sembiring meminta pemerintah untuk mencabut peraturan yang hanya membolehkan daging sapi impor untuk konsumsi Horeka (Hotel, Restoran, dan Katering). Aturan tersebut dianggapnya turut berimbas pada gejolak harga yang terjadi belakangan ini. (Solopos/Suara Merdeka)