Biaya Logistik di Ibukota Tinggi, Ini Penyebabnya - 06 Des 2019 Pebisnis forwarder dan logistik di DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah masalah yang masih dihadapi dalam keberlangsungan kegiatan di sektor tersebut. Salah satu kendalanya antara lain; sulitnya memperoleh izin domisili perusahaan di Ibukota akibat kebijakan zonasi oleh pemerntah provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Perda DKI No1/2014. "Akibatnya dalam beberapa tahun terakhir banyak perusahaan harus pindah kantor, bahkan ada yang terpaksa menghentikan kegiatan usahanya," ujar Widijanto Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indinesia (ALFI) DKI Jakarta periode 2014-2019 dalam sambutannya pada Muswil ke V ALFI DKI di Jakarta, Kamis (5/12/2019) di Jakarta. Muswil ke V yang dibuka Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi itu dihadiri ratusan pengusaha logistik anggota ALFI DKI Jakarta. Muswil tersebut sekaligus akan melaksanakan pemilihan Kepengurusan DPW ALFI DKI Jakarta masa bakti 2019-2024. Widijanto juga mengungkapkan anggota ALFI yang mengoperasikan truk kontainer yang tergabung dalam angkutan petikemas (Angtimas) menghadapi permasalahan yaitu pembatasan usia kendaraan angkutan barang hanya 10 tahun sesuai Perda DKI No 5/2014. "Mereka juga kesulitan mendapatkan lahan untuk pool kendaraan karena terbatas dan mahalnya harga lahan di Jakarta," ucapnya. Menurutnya, biaya logistik di DKI Jakarta masih tinggi tercatat sekitar 23,6 % dari PDB. Widijanto menegaskan, tingginya biaya logistik di DKI Jakarta disebabkan 6 faktor yaitu: DKI belum miliki Sistem Logistik Daerah, infrastruktur kinerjanya belum maksimal, serta teknologi informasi dan komunikasi ekektronik belum terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, SDM trampil bidang logistik masih terbatas, penyedia jasa logistik kompeten masih terbatas dan manajemen rantai pasok belum jalan sebagaimana mestinya. Widijanto mengharapkan Muswil dapat merumuskan usulan, ide atau gagasan untuk mewujudkan ekosistem logistik berbasis digital di DKI Jakarta yang efektif, efisien dan akuntabel serta diharapkan dapat dijadikan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta dalam menerbitkan kebijakan terkait sektor logistik. Sementara itu Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan, peran ALFI di DKI Jakarta selama ini telah membuktikan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian di Ibukota. "Keberhasilan kontribusi ALFI itu dapat dilihat bahwa kini tingkat inflasi di Ibukota rendah dan ini menunjukkan ALFI dan anggotanya di DKI sangat berperan pada pertumbuhan ekonomi di Ibukota,"ujarnya saat membuka Muswil ke V DPW ALFI DKI Jakarta. Dewi berharap perusahaan anggota ALFI agar memberikan iklim yang konstruktif demi perbaikan perekonomian di Ibukota maupun secara nasional. Pada kesempatan itu, KADIN DKI juga mengakui masih menerima keluhan berkaitan dengan terjadinya tumpang tindih dan sulitnya ALFI DKI untuk menyosialisasikan ke anggotanya soal implementasi sistem Online Single Submission (OSS). "Kami juga berharap agar ALFI dapat menyusun program kerja dan menerapkan ekosistem logistik di Jakarta,"ucapnya. Sumber berita: |
 | Home |
 | Login Area |
 | Tentang LKK |
 | Struktur Organisasi |
 | Keanggotaan |
 | Program & Layanan |
 | Agenda Kegiatan |
 | HS CODE & Tarif Pabean |
 | Peta Logistik |
 | Tips |
 | Peraturan Pemerintah |