Jelang NATARU: Ketersedian Kapal di Wilayah Timur Jadi Sorotan - 06 Des 2019 Penyelenggaraan angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) semakin dekat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memetakan titik-titik yang dianggap krusial guna melancarkan penyelenggaraan angkutan masal tahunan itu. Bahkan pada Kamis (5/12/2019), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengumpulkan sejumlah pihak mulai dari TNI, Polri, Kementerian/Lembaga terkait, Pertamina, BUMN sektor transportasi guna mempersiapakan angkutan Nataru tersebut. Menhub menyebutkan sejumlah titik krusial yang disampaikan yang perlu mendapat perhatian seperti : operasional sejumlah ruas tol mulai dari tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, hingga pelabuhan penyeberangan. "Beberapa daerah yang harus diperhatikan, pertama itu adalah Tol Cipali karena kemungkinan rawan terhadap kecelakaan dan kekurangan rest area. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian kami adalah dengan dioperasikannya tol dari Lampung ke Palembang maka itu akan timbul lonjakan penumpang Angkutan Penyeberangan baik di Merak maupun di Bakauheni," kata Menhub. Khusus untuk jalan Tol Trans Sumatera, Menhub meminta kepada pengelola jalan tol untuk menambah rest area yang dilengkapi dengan fasilitas seperti SPBU hingga layanan kesehatan. "Hal ini mengingat jarak antar pintu keluar tol cukup jauh. Begitu juga dengan pelabuhan penyeberangan, saya meminta kepada pihak PT ASDP untuk mengantisipasi dan meningkatkan pelayanannya termasuk soal keamanan dengan berkoordinasi bersama TNI dan Polri,"papar Menhub. Kekurangan Kapal Sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur, Menhub menyebut adanya potensi kekurangan armada kapal. Untuk itu, Menhub meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut dan PT Pelni sebagai operator kapal untuk berkoordinasi guna memetakan daerah mana yang berpotensi kekurangan armada kapal. "Yang penting juga adalah di Indonesia Bagian Timur di Manado itu ada kekurangan kapal. Saya minta kepada PT Pelni, Dirjen Perhubungan Laut untuk memperhatikan itu bahkan bagi provinsi yang belum hadir disini seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat saya minta Dirjen Perhubungan Laut berkoordinasi karena kita memetakan daerah mana yang harus disupply tambahan kapal," jelasnya. Selain fokus pada sarana dan prasarana, Menhub juga meminta kepada BMKG dan Basarnas untuk fokus di sejumlah titik terutama di Selat Sunda, Banyuwangi, dan Bali. Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan monitoring posko angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 pada 19 Desember 2019 hingga 6 Januari 2020. Puncak arus libur diprediksi akan terjadi sejak 20 s/d 24 Desember 2019. Sedangkan untuk puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 29 s/d 31 Desember 2019. Uji Petik Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengatakan pihaknya telah menyiapkan armada khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur. "Kami sudah melakukan uji petik yang saat ini masih berlangsung, kemudian ketersediaan kapal yang disiapkan adalah hampir 1.300 mayoritas di wilayah timur," ujar Dirjen Hubla. Dia menyebutkan, kalau di wilayah barat yang biasanya terjadi lonjakan penumpang adalah daerah Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun namun disana kapal-kapal swasta banyak dan cukup baik sehingga meskipun penumpangnya banyak relatif bisa dikendalikan. Dirjen Agus menjelaskan bahwa Indonesia timur menjadi perhatian pihaknya dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 kali ini. "Indonesia Timur memang yang menjadi perhatian utama kami bahwa mayoritas kapal tadi berada di Indonesia bagian Timur. Jadi ini kami sudah meminta kepada kapal-kapal negara, kapal Pelni untuk siap standby ada juga kapal cadangan di wilayah timur terutama yang di Papua, Maluku, Manado serta NTT," tuturnya. Ditjen Hubla Kememhub juga akan menyiapkan diskresi saat terjadi kondisi darurat mengingat aspek keselamatan tetap menjadi fokus yang paling utama. Dirjen Hubla mengungkapkan, kapal-kapal tradisional dan kapal-kapal kecil yang biasanya dipakai mengangkut penumpang dan kadang-kadang keluar dari pelabuhan-pelabuhan yang bukan resmi, akan menjadi perhatian utama instansinya. "Kami nanti juga kawan-kawan dari penegak hukum untuk bisa membantu bagaimana law enforcement, kalau dari pelabuhan yang resmi Insya Allah kawan-kawan dari OP/KSOP siap melakukan penertiban bahkan kalau hasil pemeriksaan tidak bagus, Surat Persetujuan Berlayar tidak diterbitkan," ucap Dirjen Agus. Sumber berita: |
 | Home |
 | Login Area |
 | Tentang LKK |
 | Struktur Organisasi |
 | Keanggotaan |
 | Program & Layanan |
 | Agenda Kegiatan |
 | HS CODE & Tarif Pabean |
 | Peta Logistik |
 | Tips |
 | Peraturan Pemerintah |