Pentingnya Konektivitas Angkutan Laut & Hinterland - 11 Des 2019 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, guna mendukung pembangunan nasional diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur dengan menyeimbangkan konektivitas arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur. Kebijakan tersebut di harapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%. "Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur tersebut dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai back bone sistem transportasi untuk menunjang kawasan industri atau hinterland," ujar Menhub dalam sambutannya pada Rapat Umum Anggota (RUA) Indonesian National Shipowners Association (INSA) ke XVII, di Jakarta. Sebagai contoh, kata dia, pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Sei Mangke di Sumatera Utara, yang didukung oleh jaringan rel kereta api dan jalan tol untuk menunjang pergerakan barang, dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya. Oleh karenanya, perlu dukungan program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran, dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada. Menhub Budi menjelaskan, dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan. "Isu strategis ini menjadi acuan dan arah kebijakan transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur," ucapnya. Menhub menambahkan, selain pengembangan kawasan industri, terdapat peluang investasi pada bidang pariwisata, terutama untuk menunjang 10 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo. Hal ini telah didukung oleh kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata, sebanyak 18 pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata/yacht dan lima pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan kapal pesiar/cruise ship. Peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional, dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di 10 lokasi strategis ini. Tol Laut Menhub juga menyinggung tentang konektivitas dan logistik yang tidak terlepas dari program angkutan barang tol laut. Pada 2019, terdapat 20 trayek tol laut, yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia. "Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20-30% karena saudara-saudara kita di pelosok berhak mendapatkan harga yang murah dan wajar," paparnya. Pemerintah juga hadir untuk melayani masyarakat yang hampir tak tersentuh kapal komersil, yakni melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada tahun 2019, penyelenggaraan public service obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan 6 kapal angkutan ternak yang telah berjalan di 6 trayek. Menhub mengatakan, trayek-trayek perintis ini diharapkan menjadi komersil dan dilepas ke pihak swasta, sehingga dana subsidi pemerintah dapat dialihkan ke lokasi-lokasi lain yang lebih membutuhkan. Sumber berita: |
 | Home |
 | Login Area |
 | Tentang LKK |
 | Struktur Organisasi |
 | Keanggotaan |
 | Program & Layanan |
 | Agenda Kegiatan |
 | HS CODE & Tarif Pabean |
 | Peta Logistik |
 | Tips |
 | Peraturan Pemerintah |