KADIN Usul Kepada Pemerintah Evaluasi Kembali Tata Kelola Pelabuhan Komersil - 30 Jul 2013
Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Jaya mengusulkan kepada pemerintah untuk kembali mengevaluasi mengenai tata kelola pelabuhan komersil, termasuk pelabuhan Tg Priok supaya dalam penyelenggaraannya tidak di monopoli oleh PT. Pelindo II. Selain itu perlu diingat atas peran swasta dalam penyelenggaraan pelabuhan mesti diakomodasi juga. Jangan malah dimatikan, karena pemilik barang menjadi pihak yang paling dirugikan atas kongesti darat dan laut di Tg Priok. Hingga akibatnya menimbulkan biaya tinggi di sekitar logistik nasional, tandas Shafrizal BK, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Transportasi.
Menurutnya, belakangan ini pihak PT. Pelindo II lebih mementingkan kepentingannya sendiri ketimbang harus mendukung peran swasta yang sudah lama berkecimpung dalam kehidupan dan kesibukan di pelabuhan. Dengan melakukan pendirian anak-anak perusahaan yang juga menangani pekerjaan yang sama dengan swasta itu berarti menekan kebebasan pihak swasta untuk bisa berkembang di pelabuhan. Karena itulah, Kadin DKI Jaya menghimbau agar peran swasta jangan sampai dimatikan karena oleh anak perusahaan PT. Pelindo II yaitu PT Pengembangan Pelabuhan ikut menikmati pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta.
Seperti dikawasan logistic Marunda Cilincing yang dikelola oleh swasta hendaknya juga dapat dimanfaatkan oleh pihak PT. Pelindo II sebagai penumpang pelabuhan Tg Priok. Tapi oleh PT Pelindo II tidak dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan, tapi pihaknya lebih mengutamakan lokasi-lokasi yang dimiliki. Padahal fasilitas kawasan logistic di Marunda juga dapat mengurangi penumpukan barang dan petikemas di Tg Priok. Yang penting wilayah pabeannya mesti disetarakan dengan pelabuhan Tg Priok.
Dengan dilakukannya pemindahan barang dan petikemas ke kawasan logistic Marunda, tingkat isian aqua york occupancy ratio (YOR) dilapangan terminal petikemas lini I Tg Priok sudah bisa turun hingga dibawah 65%. Semestinya YOR sudah dikurangi dari lini I pelabuhan tetapi kondisinya saat ini YOR-nya masih lebih dari 95%. Di samping itu kapal juga masih antri untuk sandar di pelabuhan dimana kondisi ini sangat rawan terjadinya kongesti. Sementara pemerintah itu juga sudah mulai membatasi angkutan barang beroperasi dari dank e pelabuhan mulai H-4 hingga H+1. Yang paling dirugikan adalah pemilik barang kalau terjadi kongesti. Oleh karena itu Kadin DKI Jaya mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali tata kelola pelabuhan kemersil termasuk pelabuhan Tg Priok.
Untuk mengurai kemacetan di pelabuhan Tg Priok, Organda DKI Jakarta mengusulkan perlu adanya pengalihan wilayah jalur truk pengangkutan barang dan peti kemas dari dan ke pelabuhan dari arah timur kea rah pusat atau tengah. Karena saat ini akses ke Tg Priok terbagi dalam tiga arah yakni timur, barat, dan pusat atau tengah. Selama ini arus truk barang dan petikemas yang melintas arah timur dari Cakung, Marunda dan Cilincing mencapai 70%. Khusus arus truk dari arah barat seperti dari Pluit, Ancol, jalan Martadinata hanya 20% sedangkan yang melalui jalur pusat, tengah seperti dari Cawang, Cililitan dan Yos Sudarso hanya 10%.
Sumber : Business News
|
