3 Mei 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Pelaku Usaha Usul Transaksi Pakai Rupiah - 18 Sep 2013

JAKARTA – Pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok mengharapkan PT Pelabuhan Indonesia II mengutip tariff jasa kepelabuhanan dengan mata uang rupiah untuk memberikan kepastian biaya logistic di pelabuhan tersebut.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Sofian Pane mengatakan penggunaan mata uang rupiah juga bisa memperkuat niat tukar di dalam negeri.

Selama ini, tarif jasa kepelabuhanan atau container handling charges (CHC) di Pelabuhan Tanjung Priok masih menggunakan mata uang dolar AS.

Padahal, tarif kepelabuhanan di sehumlah pelabuhan internasional di negara lain lebih banyak menggunakan mata uang tersebut.

Dia mencontohkan tarif jasa kepelabuhanan di pelabuhan Singapura juga mengenakan mata uang dolar Singapura, sedangkan pelabuhan di Malaysia juga menggunakan ringgit Malaysia.

“Seharusnya kita menghargai mata uang sendiri, sehingga tidak mempersulit pengusaha nasional dalam memproses barang di pelabuhan,” katanya kepada Bisnis Senin (16/9).

Sofian mengatakan pengusaha mengalami kesulitan mendapatkan mata uang dolar AS guna membayar tarif jasa kepelabuhanan. Terlebih lagi, ungkapnya, kondisi rupiah terus melemah sehingga mata uang dolar AS memiliki nilai sangat tinggi.

Selama ini, imbuhnya, penggunaan mata uang dolar AS sangat dominan dalam transaksi di pelbuhan, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan gerbang utama pelayanan ekspor impor di Tanah Air.

Wakil Ketua Bidang Kepelabuhanan BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan meminta pemerintah tegas menerapkan mata uang rupiah dalam kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di Indonesia.

“Kalau mau diberlakukan mata uang rupiah dalam jasa kepelabuhanan GINSI sangat mendukung. Apalagi sejumlah pelabuhan itu kan dikelola oleh BUMN,” ujarnya.

Erwin menambahkan BUMN sudah seharusnya mematuhi kebijakan pemerintah menetapkan penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi jasa kepelabuhanan di Indonesia. “Tidak boleh ada penolakan dari BUMN tersebut,” paparnya.


Sumber : Bisnis Indonesia, Selasa 17 September 2013