Kadin Pertanyakan Langkah Ke Depan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Kedelai - 18 Sep 2013
Wakil Ketua Umum KADIN DKI Bidang UMKM dan Koperasi Nasfi Burhan di Jakarta, Senin (16/9) mengatakan, sebaiknya Indonesia tidak terlalu mengandalkan pada kedelai impor dan memiliki program ke depan, terkait dengan sistem ketahanan pangan nasional. Seharusnya pemerintah mampu mengawasi mekanisme distribusi produk pangan yang dibutuhkan lansung oleh masyarakat seperti kedelai.
Para perajin kedelai hamper seluruhnya adalah pengusaha kecil dan menengah. Pada umumnya mereka berada di bawah wadah Gakoptindo (Gabungan Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia). Berdasarkan konsumsi kedelai yang terbesar di Indonesia, dari 1,6 juta ton, sekitar 70% nya adalah untuk memenuhi kebutuhan perajin tahu dan tempe, dan sisanya untuk produk kedelai lainnya seperti untuk susu kedelai. Kebutuhan kedelai saat ini seluruhnya adalah sekitar 2.2 juta ton, dimana 1,6 juta ton dipasok dari impor. Sisanya yang 600 ribu ton dipasok dari dalam negeri.
Pemerintah seharusnya mampu menyediakan lahan untuk penanaman kedelai, termasuk juga menyediakan para tenaga penyuluh yang akan membimbing para petani tersebut, tambah Nasfi. Selama periode tahun 2008-2012, rata-rata kebutuhan nasional selalu meningkat di mana tahun 2012 mencapai 2,7 juta ton, produksi dalam negeri sekitar 643 ribu ton, sehingga diperlukan impor sekitar 1,9 juta ton, dengan asumsi kebutuhan industri tahu dan tempe anatara 1,5 s.d 1,85 juta ton/tahun.
Sementara itu, Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) saat ini memimpin 1,77 koperasi yang tersebar di 18 provinsi. Jumlah pengrajin tahu tempe 114.540 unit usaha dan jumlah tenaga kerjanya mencapai 1 juta orang. Adapun jumlah kebutuhan bahan baku perajin tahu dan tempe 132 juta kg/bulan. Sementara itu seperti dikemukakan Dirjen Tanaman Anggoro tahun 2013 ini rencana produksi kedelai petani mencapai 1,5 juta ton.
Sumber : Business News, 17 September 2013 |
