3 Mei 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Pelindo II Dinilai Belum Serius - 22 Oct 2013

CIREBON – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dinilai belum serius mengelola Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, karena hingga saat ini belum mampu meningkatkan fungsi pelabuhan itu secara maksimal.

Koordinator Forum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah III Cirebon Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat mengatakan selama ini Pelindo II masih belum mampu meningkatkan kapasitas, perawatan, dan perluasan area pelabuhan.

Menurutnya, pihak Pelindo II terus berdalih tingkat sedimentasi di perairan laut Cirebon sangat tinggi sehingga berdampak pada perawatan yang memerlukan biaya tinggi. Padahal kondisi serupa terjadi hampir di seluruh perairan Laut Jawa.

“Sedimentasi di Pelabuhan Tanjung Priok juga sama parahnya dengan Pelabuhan Cirebon. Tanjung Priok masih jadi tumpuan ekspor/impor karena selalu dirawat, sedangkan Cirebon sangat minim,” katanya, Minggu (20/10).

PRA Arief mengungkapkan perlakuan Pelindo II masih mengenyampingkan Pelabuhan Cirebon dalam melakukan aktivitasnya. Padahal, jika dicermati Pelabuhan Cirebon bisa membantu aktivitas ekspor/impor di Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah overload.

“Sudut pandang Pelindo dan kami sebagai masyarakat Jabar berbeda. Kami hanya ingin daerah bisa menikmati dana bagi hasil pengelolaan pelabuhan untuk pembangunan,” ujarnya.  



Sumber Tulisan : Bisnis Indonesia, Senin 21 Oktober 2013

Foto : http://img.antaranews.com