4 Mei 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Investasi Berbasis Maritim Harus Inovatif - 07 Jan 2014

JAKARTA – Pemerintah diminta menggalakkan dan mendorong lebih banyak lagi investasi yang masuk ke sektor perhubungan maritim yang selaras dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal itu penting dilakukan untuk mempercepat pergerakan ekonomi daerah.

Untuk itu, menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur, pemerintah harus lebih inovatif mengeluarkan kebijakan bisnis dan investasi berbasis maritim, utamanya terkait sarana penunjang kapal berbobot dibawah 5.000 DWT untuk melayari jarak pendek sebagai jembatan konektivitas nasional.

“Kebijakan yang inovatif tersebut sangat berguna bagi pertumbuhan dan pergerakan ekonomi daerah agar efisiensi ekonomi nasional yang selama ini membebani negara bisa ditekan,” kata dia, Senin (6/1).

Dia mengingatkan, selama ini, konektivitas transportasi masih mengandalkan angkutan barang atau komoditas melalui perhubungan darat antara lain karena biaya yang tinggi serta infrastruktur yang terbatas dan belum memadai. “Kita sangat perlu orientasi ke bisnis investasi berbasis maritim,” ucapnya.

Menurut dia, pembangunan dan rehabilitasi sarana pelabuhan dengan menggunakan anggaran APBN/APBD masih berjalan, tetapi sarana penunjang kapalnya masih terbatas.




Sumber Tulisan : Koran Jakarta, Selasa 7 January 2014