Tataniaga kedelai sudah mendesak - 30 Jul 2012
Untuk meredam gejolak harga kedelai, pemerintah tidak cukup hanya membebaskan bea masuk saja. Pemerintah seharusnya juga menyiapkan tata niaga kedelai karena komoditas tersebut banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia.
"Tata niaga diperlukan untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan harga oleh konsumen," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Frangky Sibarani, Sabtu (28/7/2012) di Jakarta.
Menurut Frangky, solusi membebaskan bea masuk hanya bersifat jangka pendek. "Kebutuhan kedelai kita sangat besar. Di sisi lain produksi pertaniannya masih jauh dari skala ekonomis yang menarik bagi petani. Karenanya, pemerintah perlu mengintervensi tata niaga kedelai dengan mengatur importirnya supaya dapat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kedelai di masyarakat," paparnya.
Dia mengatakan, BUMN yang terkait perdagangan, yakni Bulog dan Perusahaaan Perdagangan Indonesia, seharusnya ditugaskan untuk impor. Tugas utamanya untuk memberi kestabilan harga dan jumlah.
"Persepsi swasembada kedelai jangan terlalu dipaksakan karena selama nilai ekonomis tidak menarik bagi petani, maka penanaman kedelai secara besar-besaran tidak akan terjadi. Petani masih menempatkan kedelai sebagai tanaman selingan, setelah padi. Untuk itu, impor masih menjadi penting, tetapi harus dalam kendali pemerintah," tutur Sibarani.
Diusut KPK
"Memberi kuasa impor kedelai kepada segelintir orang, tidak bisa dilepaskan dari peran oknum pemerintah," kata anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, Minggu (29/7).
Menurutnya, kepada siapa saja izin impor kedelai diberikan, hanya ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemendag. "Karena itu, sebelum memberi sanksi hukum kepada anggota kartel kedelai sebagaimana perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oknum pemerintah yang berada dibalik kartel kedelai juga harus diperiksa. Sebab, ada dugaan menyalahgunakan kekuasaan untuk memberikan monopoli impor kedelai," tukasnya.
Dia menambahkan, kekeringan di Amerika Serikat sebenarnya bisa diprediksi oleh Kemendag. Dari prediksi itu, bisa dirancang program pengadaan atau pengamanan stok kedelai hingga ke level yang aman.
"Namun, prediksi tidak dilakukan secara efektif. Sebab, kewenangan memprediksi itu sudah "dirampas" oleh kartel kedelai. Tentunya, anggota kartel itu harus menyuap oknum pemerintah," ungkapnya.
Menurutnya, dugaan suap itu adalah untuk menghilangkan atau menghapus prediksi tentang kekeringan di AS, dengan segala risikonya bagi kegiatan produksi tahu-tempe di Indonesia. Padahal, modus koruptif seperti itu bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penyelidikan.
"Lagi pula, menurut Undang-undang anti monopoli, kartel dilarang karena menerapkan mekanisme perdagangan yang tidak sehat. Setahu saya, larangan tentang kartel di Indonesia pun sudah dipertegas dalam pasal 11 UU No 5/1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," ujarnya.
Temui Mendag
Koperasi Pengusaha Tahu Tempe Indonesia (Koptti) Jawa Barat akan menemui Menteri Perdagangan untuk menyampaikan aspirasi terkait tata niaga kedelai di Indonesia serta sikap para pengusaha tahu tempe di Jabar.
"Rencananya kami akan bertemu Menteri Perdagangan pada Selasa (31/7), salah satunya untuk menyampaikan aspirasi dari pengusaha tahu tempe di Jawa Barat sekaligus menyampaikan beberapa masukan untuk tata niaga kedelai," kata Ketua Koptti Jabar, Asep Nurdin di Bandung, Minggu.
Ketua Koptti Jabar itu melakukan pertemuan dengan Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Jabar di sela-sela pembukaan Pameran Ramadan 2012 yang digelar di Sentra Inkubasi Koperasi (Senbik) Dinas Koperasi dan UMKM Jabar.
Dalam kesempatan itu, Ketua Koptti dan beberapa pengurus lainnya bertemu sekitar 30 menit dengan jajaran Dekopinwil Jabar membahas perkembangan terkini terkait harga kedelai di pasaran dan kondisi para penguaha tahu tempe di Jawa Barat.
Termasuk juga menyampaikan rencana Koptti Jabar untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan pada Selasa lusa.
"Para pengusaha tahu tempe sudah berproduksi lagi, meskipun ada kenaikan harga sekitar 20-30 persen. Hal itu terpaksa dilakukan karena harga kedelai masih tinggi," kata Asep Nurdin.
Sementara itu Ketua Bidang Advokasi Dekopinwil Jabar Eddy S Sundayana menyebutkan, pertemuan dengan Koptti cukup strategis karena dibahas beberapa hal yang akan disampaikan kepada pemerintah seperti tanggapan atas penghapusan bea masuk kedelai serta wacana koperasi menjadi importir kedelai.
Dalam kesempatan itu, Eddy menyebutkan agar pemerintah melakukan aksi proaktif menyikapi kenaikan harga kedelai di pasaran dunia itu. Salah atunya melakukan buffer stok dan menjadikan kembali Bulog sebagai penyangga persediaan kedelai nasional.
"Saya rasa Bulog harus dikembalikan fungsinya dalam peran penyangga persediaan kedelai nasional, itu perlu. Selain itu membereskan tata niaga kedelai. Penghapuan bea masuk pengaruhnya ada namun sejauh ini hanya menurunkan harga sekitar Rp500-an saja," katanya.
Pada kesempatan itu, Eddy menyampaikan ketidak sepakatannya dengan wacana koperasi menjadi importir kedelai karena menurut dia sebagai hal yang sangat riskan.
Di sisi lain, Dekopinwil Jabar juga berharap program swasembada kedelai 2014 perlu digencarkan sehingga pasokan kedelai dalam negeri bisa lebih besar.
"Swasembada kedelai harus digenjot, perlu dibuat kuota produksi per daerah dan tidak disama ratakan," kata Ketua Bidang Advokasi Dekopinwil Jabar itu menambahkan.
Dipanggil
Pasca pernyataan Presiden yang meminta agar tudingan adanya kartel kedelai diusut dan diproses bila melanggar hukum, Pemerintah berencana memanggil para importir yang dituding di belakang kartel itu. Kementerian Perdagangan diketahui mengundang setidaknya dua importir kedelai pada Selasa ini (31/7), sebagai lanjutan dari pemanggilan kepada sejumlah importir pada pekan lalu.
"Mereka akan dipanggil karena ada tuduhan mereka memainkan harga," kata sumber Jaringnews.com yang dekat dengan kalangan pemerintah.
Pekan lalu diketahui Dirjen Bea dan Cukai memanggil para importir kedelai yang dituding berada di belakang melonjakya harga kedelai. Tiga importir yang datang yakni PT Gerbang Cahaya Utama, Cargill Indonesia dan Alam Agri Perkasa.
Hari berikutnya Kementan dan Kemendag juga memanggil mereka. Selain dua importir diatas, turut hadir Gunung Sewu dan Sekar Makmur. Selama ini lebih dari 60 persen pasok kedelai berasal dari para importir ini. Tidak mengherankan bila mereka sangat menentukan dalam penetapan harga mau pun distribusi.
Belum jelas agenda pembicaraan yang akan dibahas dalam pemanggilan ini. Namun, Pemerintah diduga sudah mulai kehilangan kesabaran dengan apa yang terjadi, apalagi pernyataan Presiden sudah demikian tegas.
Salah satu jalan tengah yang mungkin akan diajukan Pemerintah adalah pengaturan tataniaga kedelai dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan adanya HPP, fluktuasi harga dapat dikendalikan kendati pasokan masih tergantung pada impor.
Kebijakan penetapan HPP ini sudah cukup berhasil dilakukan pada garam. Sama seperti kedelai, produksi garam domestik juga jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan. Dengan adanya HPP garam, harga lebih terkendali dan ada keharusan menyerap garam produksi lokal.
Diperkirakan pembicaraan mengenai HPP akan alot mengingat para importir selama ini menunjukkan sikap tidak akan mengeluarkan stoknya, sepanjang harga tidak mengikuti harga pasar internasional yang sudah merangkak naik. (suaramerdeka.com/jaringnews.com/gafeksi.com/antara) |
