25 Apr 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 


BERITA
Berita lainnya | << Prev 1 ... 116 117 118 119 120 121 122 ... 146 Next >>


Pengajuan Izin Kembali Dibuka - 17 Oct 2013
JAKARTA – Kementerian Perdagangan mempersilakan importir sapi bakalan untuk kembali mengajukan izin impor dengan jumlah total 100.000 ekor sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi mengatakan rekomendasi impor sapi bakalan tersebut diperuntukkan bagi 19 perusahaan. Rekomendasi impor sapi bakalan yang dikeluarkan September 2013 tersebut untuk realisasi akhir 2013 hingga 2014.

“Saat ini kami menunggu surat permohonan pengajuan dari mereka [importir], berapa pun kebutuhannya akan kami proses. Namun, apabila mereka tidak merealisasikan dalam jumlah tertentu, akan kena pinalti,” kata Bachrul di kantornya, Jumat (11/10).

Dia menambah...

Ekonomi Terancam Stagnan 5%-6% - 17 Oct 2013
JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam stagnan pada kisaran 5%-6% apabila pemerintah tidak mampu menahan lonjakan impor bahan bakar minyak (BBM).

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani mengatakan tingginya kebutuhan impor BBM merupakan konsekuensi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kendati demikian, lanjutnya, hal tersebut bukan menjadi alasan pemerintah untuk menahan pertumbuhan ekonomi.

“Masalah utamanya itu impor BBM. Lalu kenapa musti korbankan pertumbuhan ekonomi apabila kita mampu menekan impor BBM. Kami pikir pemerintah harus segera mengubah pola BBM atau konversi guna mengurangi konsumsi,” katanya, Jumat (11/10).

Dia berharap langkah moneter yang dilakukan pemerintah saat ini, tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi...

Pelindo IV Perluas Pelabuhan Ambon - 17 Oct 2013
AMBON – PT Pelabuhan Indonesia IV Cabang Ambon terus melakukan pekerjaan reklamasi pantai untuk memperluas lokasi penumpukan peti kemas di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon.

Manager SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Ambon Harison Nanlohy mengatakan pihaknya masih terus mengerjakan proses reklamasi dengan kegiatan penimbunan tanah pada lokasi seluas 5.098 m2 .

“Dan, diharapkan bulan Desember 2013 sudah bisa selesai pekerjaan penimbunan,” katanya, Selasa (15/10).

Dia menjelaskan pihaknya bakal melakukan pekerjaan pengerasan dermaga dan tahan penumpukan pada januari 2014 jika pekerjaan penimbunan selesai pada akhir tahun ini.

Dia mengharapkan lokasi penampungan itu sudah dapat digunakan paling lambat Juni 2014...

Pelindo III Modernisasi Tanjung Emas - 17 Oct 2013
SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia III segera menambah 11 alat pemindah kontainer atau rubber tyred gantry bertenaga listrik di Terminal Peti Kemas Semarang senilai US$22 juta atau setara Rp240 miliar untuk memodernisasi terminal itu.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Edi Priyanto mengatakan peralatan suprastruktur itu bakal menggantikan delapan alat serupa yang berbahan bakar solar. Kedelapan alat yang tergantikan akan direlokasi ke Banjarmasin.

Pengadaan rubber tyred gantry (RTG) listrik masih menunggu lelang dan diharapkan bisa terpasang pada 2014.

Selain menambah kinerja bongkar muat, menurutnya, pengadaan alat itu juga ramah energy.

“Alat baru itu menggunakan energy listrik, menggantikan delapan alat lama...

Terminal Pelabuhan Semarang Akan Operasikan 11 E-RTG - 16 Oct 2013
SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III siap mendatangkan 11 unit electric rubber tyred gantry (E-RTG) yang bakal dioperasikan di Terminal Petikemas Semarang (TPKS). Hal itu sebagai bagian dari upaya perseroan untuk memodernisasi peralatan bongkar muat guna menunjang pelayanan 24 jam untuk kegiatan receiving / delivery di TPKS.

“Biaya operasional E-RTG ini lebih hemat 50-60% dibandingkan menggunakan mesin diesel, belum lagi perawatan mesin diesel jauh lebih mahal,” kata Senior Manajer Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo III Prasetyadi yang juga Pimpro pengadaan peralatan Terminal Teluk Lamong, di Surabaya, baru-baru ini.

Menurut dia, pesatnya perkembangan teknologi melahirkan modernisasi peralatan yang dirasakan menjadi kebutuhan, bahkan...

Pemerintah Diminta Fokus Pada Perbaikan Kinerja Pelabuhan - 16 Oct 2013
Kemacetan jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok semakin parah yang mengakibatkan antrian truk yang mengangkut kontainer ekspor dan impor. Tingkat Yard Occupancy Ratio (YOR) di pelabuhan saat ini cenderung turun. Jika infrastruktur jalan belum ditambah maka jangan berharap akan ada perubahan. Saat ini fokus pemerintah untuk jalan di sekitar pelabuhan di antaranya perbaikan jalan-jalan yang rusak dan berlubang yang saat ini sudah dilakukan. Hal lain, pengadaan rambu-rambu lalu lintas saat ini juga sedang dilakukan, serta pengerjaan galian-galian listrik, telepon, dan pipa-pipa.

Dengan melihat kinerja pelabuhan yang belum kunjung membaik, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berharap program peningkatan konektivitas Indonesia dapat segera diselesaikan. “Kita fokus...

BI Optimistis Shutdown di AS Bisa Segera Diakhiri - 16 Oct 2013
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara Bank Indonesia (BI) optimistis pemerintah dan parlemen Amerika Serikat (AS) dapat segera menyelesaikan permasalahan anggarannya, sehingga layanan publik di AS yang saat ini ditutup (government shutdown) dapat segera diakhiri. “mudah-mudahan perkembangannya kearah positif, karena ini negosiasi antara pemerintah Amerika dan perlemennya. Itu kongres dan senat, bukan sesuatu yang baru,” ujar di Jakrta, Jumat (11/10).

Mirza mengatakan, bahwa government shutdown yang terjadi di AS saat ini bukan yang pertama kali terjadi. Hal serupa pernah terjadi di AS pada tahun-tahun sebelumnya, dimana pembahasan anggaran berlangsung cukup lama.

Pemerintah AS sendiri memiliki utang luar negeri sebesar USD16,7 triliun yang akan...

INSA Minta Kepastian di Tanjung Priok - 16 Oct 2013
JJAKARTA – Perusahaan pelayaran nasional mendesak sistem klasterisasi pelayanan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok untuk memberikan kapastian jadwal sandar kapal dan bongkar muat barang antarpulau.

Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Jaya C. Alleson mengatakan sampai saat ini kapal peti kemas domestik sulit mendapat kepastian waktu sandar karena terbatasnya jumlah fasilitas dermaga.

“Padahal pertumbuhan arus peti kemas domestik melalui Pelabuhan Priok terus meningkat,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela Rapat Kerja INSA Jaya, Kamis (10/10).

Menurutnya, persoalan yang sama juga melanda kegiatan pelayanan kapal breakbulk nonkontainer untuk pengapalan dan bongkar muat internasional yang selama ini masih minim...

Ekspor Mineral Terganjal Harga - 16 Oct 2013
JAKARTA – Kebijakan relaksasi yang dikeluarkan pemerintah tidak memicu mayoritas perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) karena mereka lebih memilih wait and see terhadap regulasi 2014 selain harga komoditas mineral masih tidak menarik.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Agus Suhartono mengatakan mayoritas anggota asosiasi cenderung memilih tidak mengenjot produksi karena berisiko penimbunan stok mineral.

Selain itu, akhir-akhir ini terdapat dua permasalahan cukup berpengaruh jika produksi di maksimalkan.

“Permasalahan terbesar akhir-akhir ini adalah cuaca yang tak menentu dan harga komoditas mineral turun,” katanya, Kamis (10/10).

Cuaca yang tidak menentu mulai dari Januari hingga Agustus...

Bea Cukai Tambah 5.400 Pegawai - 16 Oct 2013
NUNUKAN, Kaltim-Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menargetkan dapat menambah jumlah pegawainya menjadi 16.000 orang pada 2014 dari posisi saat ini 10.600 orang, atau bertambah sekitar 5.400 orang.

Ditjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono menyatakan penambahan pegawai itu sangat diperlukan seiring dengan minimnya jumlah tenaga di perbatasan. “Kami sudah ajukan penambahan pegawai khususnya untuk perbatasan,” katanya di Kantor BC Nunukan, Rabu (9/10).

Saat ini, lanjutnya, atas dasar berbagai keperluan dan kepentingan yang mendesak, Kementerian Keuangan atas seizin DPR tengah mengkaji skema penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai secara mandiri.

Pasalnya, kekurangan tenaga pengawas lapangan membuat pengawasan di...

PT Pelindo II Tidak Serius Memperbaiki Kondisi PT Pengerukan Indonesia - 16 Oct 2013
Indonesia Port Corporation (PT Pelabuhan Indonesia II) yang sudah ditunjuk sebagai induk usaha PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo) yang sudah berjalan beberapa tahun ini ternyata tidak serius menjalankannya. Ketidakseriusan itu terjadi ketika PT Rukindo memerlukan dana untuk membeli kapal keruk dan juga untuk menarik kapalnya yang disewa perusahaan di India sebesar Rp40 miliar ternyata dikucurkan bukan sebagai bantuan induk kepada anak usahanya tapi dikucurkan dalam bentuk pinjaman. Selain itu, dukungan Indonesia Port Corporation dinilai tidak serius menanganinya karena perusahaan induknya tidak membantu untuk menyehatkan PT Rukindo sebagai anak usahanya.

Sunarja, Ketua Umum Serikat Pekerja PT Pengerukan Indonesia menilai, PT Pengerukan Indonesia bisa disehatkan jika...

Impor Gula Di Daerah Perbatasan - 11 Oct 2013
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan para pengusaha lokal diprioritaskan untuk mengimpor gula didaerah perbatasan guna meningkatkan jumlah gula konsumsi di kawasan tersebut. Kadin berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa memberikan izin impor kepada pengusaha setempat yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pedagang Perbatasan Indonesia (AP3I) untuk pemberdayaan pengusaha daerah sebagai pelaku ekonomi kawasan perbatasan.

Penunjukan perusahaan yang bukan dari daerah lokal oleh Kemendag untuk melakukan impor gula ke daerah perbatasan kurang tepat, karena akan terkendala dengan biaya angkut. Apalagi, perusahaan itu mengimpor dan didatangkan dari pulau Jawa sehingga dinilai akan menghasilkan biaya angkutan yang besar karena infrastruktur dan...

INSA Minta Cilamaya Berlanjut - 11 Oct 2013
JAKARTA – Kalangan pemilik kapal meminta pemerintah tetap melanjutkan proyek Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, meskipun PT Pelabuhan Indonesia II mengancam mengembalikan izin konsesi Terminal Kalibaru.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartono mengatakan kekhawatiran PT Pelabuhan Indonesia (pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC) terlalu berlebihan karena pembangunan Cilamaya merupakan proyek jangka panjang.

Sebaliknya, menurutnya, Pelabuhan Cilamaya bakal menciptakan persaingan sehat dalam pelayanan kepelabuhanan sehingga berdampak positif terhadap tarif dan kualitas pelayanan.

Carmelita mencontohkan di negara lain pelabuhan dibangun secara berkelanjutan untuk menciptakan persaingan di...

Penerapan Zonasi Impor Ternak Menguat - 11 Oct 2013
Refisi Undang-Undang Pertenakan selesai tahun ini.

Jakarta – Rencana pemerintah untuk menerapkan sistem impor ternak berdasarkan zonasi semakin kuat. Hal tersebut akan tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan yang tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini, penetapan izin impor berdasarkan zona tertentu akan memberikan alternative sumber pasokan sapi, terutama sapi bibit. Karena masih menganut sistem country-based, Indonesia saat ini hanya bisa mengimpor sapi dari negara tertentu. “Asalkan seluruh wilayahnya dinyatakan bebas dari penyakit ternak,” kata dia di gedung DPR kemarin.

Dengan sistem country-based, kata...

Komoditas Batu Bara Pembatasan Ekspor Didukung - 10 Oct 2013
JAKARTA – APBI menyatakan persetujuannya tentang adanya pembatasan ekspor batu bra agar mendongkrak harga komoditas itu selain kebutuhan dalam negeri terutama untuk membangkitkan tenaga listrik dipenuhi.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengatakan anggota asosiasi itu sebagian besar sudah menyatakan dukungannya terhadap rencana pengendalian ekspor tersebut. Asosiasi tinggal meminta pemerintah duduk bersama untuk membahas rencana ini.

“Kita harus mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Pengendalian ekspor berguna untuk mendongkrak harga,” katanya, Selasa (8/10).

Dia menambahkan kesepakatan untuk mengendalikan ekspor ini harus segera dilakukan juga untuk menjaga cadangan. Namun, dia menyayangkan hal ini...

<< Prev