BERITA
Importir Dipercepat - 16 Sep 2013 JAKARTA – Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan surat persetujuan impor sapi bakalan kepada Sembilan importir terdaftar hari ini Senin (16/9), terkait dengan percepatan impor dari kuartal IV ke kuartal III. Direktur Jenderal Perdagangan Bachrul Chairi mengatakan surat persetujuan impor sudah bisa dikeluarkan menyusul terbitnya beberapa surat rekomendasi kesehatan teknis hewan dari dinas pertenakan provinsi. “Kemarin [Sabtu] telah diadakan rapat antara Kementerian Pertanian dan kepala dinas seluruh provinsi untuk membahas pelaksanaan petunjuk pelaksana (juklak). Koordinasi sudah berjalan dengan baik sehingga bisa segera dikeluarkan rekomendasi,” ujar Bachrul kepada Bisnis, Minggu (15/9). Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan... |
Tarif Tunggal Berlaku Akhir Tahun ini - 16 Sep 2013 JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia II bakal memberlakukan sistem tarif tunggal untuk pelayan relokasi kargo breakbulk dan peti kemas impor terminal 3 serta multipurpose Pelabuhan Tanjung Priok mulai akhir tahun ini. General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation Cabang Tanjung Priok Ari Henryanto mengatakan rencana itu untuk menerbitkan layanan pembayaran di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Saat ini, menurutnya, pihaknya mempersiapkan teknologi dan informasi guna mendukung pelaksanaan tarif tunggal atau single billing kegiatan relokasi kargo breakbulk dan peti kemas impor. “Kami akan berlakukan single billing untuk tarif layanan relokasi breakbulk maupun peti kemas tersebut supaya layanan jasa pelabuhan... |
Perubahan Sistem Pembayaran Ekspor Ditunda - 16 Sep 2013 JAKARTA – Menteri Pedagangan Gita Wirjawan menyatakan perubahan sistem pembayaran ekspor belum bisa diaplikasikan saat ini. Semestinya perubahan metode pembayaran ekspor dari sistem Freight on Board (FOB) menjadi Cost, Insurance, Freight (CIF) diberlakukan mulai Agustus 2013. “Ditunda karena masih menunggu Surat dari Menteri Keuangan. Tapi akan diterapkan secepatnya,” ujar Gita seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Kemarin. Semula, pemerintah berencana mengubah metode pembayaran ekspor dari FOB menjadi CIF. Penerapan sistem pembayaran CIF untuk ekspor diyakini dapat meningkatkan pendapatan negara sebesar US$5-10 juta atau sekitar 55-110 miliar. “jadi, bisa menekan defisit neraca pembayaran,” kata... |
Tarif Jasa Pelabuhan Hambat Ekspor - 16 Sep 2013 Rabu malam lau, pemerintah bertekad meningkatkan volume ekspor dan menurunkan volume impor dalam jangka pendek. Untuk itu, pemerintah akan membantu pengusaha menggenjot ekspor melalui beberapa kebijakan. “Kami ingin menyelesaikan dalam 3-6 bulan agar ekspor bisa dinaikkan. Tiap sektor diinventarisasi, apa yang bisa dipacu,” kata Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan akan mendongkrak ekspor ke kawasan Asia. “Pertumbuhan ekonomi di kawsan itu positif. Ini harus memanfaatkan oleh Indonesia,” tuturnya seusai acara diskusi dengan 140 pengusaha itu. Dari sisi kebijakan, pemerintah siap memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor yang sensitif. Hambatan ekspor juga akan dikurangi, terutama... |
Pelabuhan Panjang Butuh Rp300 Miliar - 16 Sep 2013 JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menargetkan pengembangan Pelabuhan Panjang, Lampung, tahap pertama bisa direalisasikan pada tahun depan dengan estimasi investasi mencapai Rp300 miliar. Doso agung, General Manager Pelindo II Cabang Pelabuhan Panjang, mengemukakan pihaknya tengah memfinalisasi studi kelayakan reklamasi lahan seluas 5 ha untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). “Kami targetkan izin reklamasi dari KLH bisa segera dikantongi untuk selanjutnya [pengembangan] direalisasikan tahun depan,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (12/9). Dengan langkah itu, panjang dermaga Pelabuhan Panjang akan bertambah lagi 1.000 m, dari total saat ini 1.419 m. Doso menjelaskan... |
Apindo: Pemerintah Harus Konsisten Pacu Ekspor - 16 Sep 2013 JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia mendesak pemerintah konsisiten merealisasikan janjinya untuk mempercepat peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing industri dalam negeri. Ketua Apindo Franky Sibarani mengatakan formula yang digagas Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan cukup positif dan baik mempercepat peningkatan ekspor maupun daya saing industri. Namun, pihaknya meminta agar pemerintah konsisten dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi sebelumnya. “Kami memintah pemerintah jangan meninggalkan diri tetapi harus konsisten. Setidaknya harus sering dilakukan pertemuan-pertemuan seperti kemarin [Rabu, 11/9] agar semua bisa tahu, sudah sejauh mana hasilnya, bagaimana kondisinya,” kata Franky... |
Larangan Ekspor Ganggu Industri China - 16 Sep 2013 JAKARTA – Pengusaha nikel China mengkhawatirkan kebijakan pelarangan ekspor nikel dari Indonesia dapat memengaruhi industri di negara itu. Menaging Director Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) Faisal Emzita mengatakan kekhawatiran itu tertangkap saat asosiasi menghadiri China International Nickel Industry Summit 2013 di Shanghai, awal pekan ini. “Menurut mereka, kebijakan tersebut telalu ekstrem,” ujar Faisal, Rabu (12/9). Dia mengatakan, pengusaha China sangat tergantug dengan ekspor nikel dari Indonesia. Saat ini, industri China membutuhkan pasokan nikel sehingga mereka menumpuk komoditas tersebut. Hal ini menyebabkan harga nikel semakin menurun. Kebijakan pemerintah Indonesia mewajibkan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih... |
Diversifikasi Impor Dikaji - 16 Sep 2013 JAKARTA – Kementerian Perdagangan menegaskan akan melakukan kajian untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 32/2013 tentang Penugasan kepada Badan Urusan Logistik untuk pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai guna mengikuti arahan wakil presiden. Menteri Perdagangan Gina Wirjawan mengaku sependapat dengan arahan Wakil Presiden Boediono yang mengusulkan untuk menghapus harga jual perajin (HJP) dan membebaskan impor kedelai. “Saya sendiri sudah oke [setuju] dan telah disuarakan dirapat Kemenko (Kementerian Perekonomian) untuk mengubah Perpres [Peraturan Presiden] untuk memenuhi arahan wepres,” ujar Gita di kantornya, Kamis (12/9). Dia menambahakan yang sudah dilakukan dari arahan tersebut adalah terkait dengan pembebasan kuota... |
Pengusaha Minta Kebijakan PPN Impor Restitusi Segera Dikaji - 13 Sep 2013 Dalam upaya mengurangi tekanan ekspor produk-produk manufaktur, sejumlah pengusaha mengusulkan agar pemerintah membatasi impor produk yang tidak perlu ataupun juga produk-produk yang impornya lebih murah dilakukan, sementara di sisi lain hambatan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai masih menjadi hambatan bagi para eksportir yang bahan bakunya masih diimpor. Dalam Forum Ekspor Produk Manufaktur di Jakarta, Rabu (11/9), menteri Keuangan Chatib Basri mengemukakan, pemerintah akan melihat kembali pada peraturan pemerintah mana hal tersebut dapat direlaksasi. “Kami akan meminta para pengusaha eksportir lebih realistis, artinya ada tingkatan peraturan yang lebih mudah diselesaikan, diubah ataupun disempurnakan, apabila ditingkatan menteri terkait. Demikian... |
 Dry Port Cikarang Sangat Memungkinkan Penyanggah Pelabuhan Tanjung Priok - 13 Sep 2013 Dry Port Cikarang yang berada di kawasan industri Jababeka yang akan dimanfaatkan oleh PT Pelindo II untuk kegiatan bongkar muat petikemas seiring dengan kepadatan pelabuhan Tg Priok sangat dimungkinkan sebagai penyanggah pelabuhan Tg Priok. Ini dimungkinkan mengingat fasilitas dry port itu baru terpakai sekitar 10% dari total kapasitas yang dimiliki sebesar 400.000 TEUs per tahun. Dengan kondisi itu maka optimalisasi Cikarang Dry Port itu akan dimaksimalkan seiring dengan kerja sama antara kedua institusi PT Cikarang Inland Port (CIP) anak perusahaan PT Jababeka Rbk yang mengelola pelabuhan darat itu dengan PT Pelindo II. SD Darmono, Direktur Utama PT Jababeka Tbk mengatakan pihaknya akan menyiapkan opsi penyewaan Cikarang Dry Port yang merupakan aset perseroan kepada PT... |
Biaya Penyimpanan Terhadap Kargo Breakbulk Banyak Yang Tidak Terkendali - 13 Sep 2013 Pihak BPP Gabungan Impor Nasional Seluruh Indonesia memintah kepada PT Pelindo agar niaya penyimpanan (storage) terhadap kargo breakbulk untuk dapat dikendalikan. Kerena penetapan biaya storage di lapangan sebesar Rp2.250 per ton, sedangkan di gudang sebesar Rp2.750 per ton adalah sesuai dengan SK Direksi PT Pelindo II. BPP Ginsi mengharapkan agar tarif itu bisa diterbitkan oleh PT Pelindo II. Selain itu, Ginsi juga menyoroti terhadap kegiatan relokasi kargo breakbulk non petikemas dari terminal 3 Tg Priok yang kini dilakukan perusahaan bongkar muat (PBM) dengan sistem angkut lanjut atau long distance tetapi biaya yang diterapkan ke pemilik barang tidak sesuai dengan ketentuan. Kerena biaya yang dikenakan itu merupakan biaya pemindahan barang dilapangan penumpukan. Kalau... |
Gondol Bali Masih Andalkan Bandeng, Krapu Untuk Pasar Ekspor - 13 Sep 2013 Balai Besar Litbang Budidaya Laut, Gondol-Bali masih andalkan bandeng, krapu, banggai, clown fish, abalone untuk ekspor, terutama Asia Timur seperti China, Thaiwan, Hongkong. Sedangkan untuk tujuan ekspor ke Uni Eropa, krapu dan bandeng yang lebih disukai. “Selama ini, tidak ada keluhan dari negara importir terutama Uni Eropa. Mereka tidak pernah reject ikan kita,” Kepala Balai Rudhy Gustiano mengatakan kepada Business News (12/9). Dana ekspor benih bandeng dari Denpasar Bali, per tahun 2010, mencapai sebesar 100 juta ekor. Sedangkan, ekspor krapu mencapai lebih dari dua juta ekor. Bali masih merupakan produsen nomor satu di dunia untuk ikan krapu dan bandeng. Filipina yang juga ekspor krapu, bandeng, ternyata juga impor benih dari Indonesia. “Kita supply... |
Jika Bangun Smelter, Pengusaha Diizinkan Ekspor Mineral - 13 Sep 2013 JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan aturan sebagai payung hukum pemberian izin ekspor mineral mentah setelah 2014. Ekspor hanya diperbolehkan bagi pengusaha yang serius membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bijih (Smelter) di dalam negeri. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite mengatakan, payung hukum ini diperlukan agar ekspor mineral mentah setelah 2014 tidak melanggar aturan. Pasalnya, larangan ekspor tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang mineral dan batubara. Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah menyiapkan aturan tersebut bersama ahli hukum. Dia belum bisa memastikan bentuk payung hukum yang akan dipakai. Namun kelonggaran ini akan dikonsultasikan lebih... |
Manufaktur Tingkatkan Ekspor Rp 25 Triliun - 13 Sep 2013 JAKARTA – Industri manufaktur diperkirakan dapat meningkatkan ekspor hingga Rp 25 triliun dalam setahun seiring adanya suntikan modal baru pemerintah ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 1 triliun. Dengan suntikan modal itu, LPEI dapat memberikan pinjaman modal kerja kepada pelaku industry hingga Rp 10 triliun. “Pinjaman dari LPEI bisa digunakan untuk mendanai modal kerja, sehingga ekspor bisa meningkat. Sebelumnya suntikan modal sudah diberikan ke LPEI, tetapi masih kurang. Kami minta tambahan lagi Rp 1 triliun. Secara verbal sudah disetujui,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Sutrisno di sela acara Forum Peningkatan Ekspor Industri Manufaktur di Jakarta, rabu (11/9). Benny menjelaskan, sektor... |
Indonesia Tambah Impor Kedelai dari Brasil - 13 Sep 2013 Penyediaan lahan tanam kedelai masih rendah. BRASILIA – Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menambah pasokan kedelai. Salah satunya, mencari sumber pasokan tambahan diluar negeri. Direktur Kerja Sama Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Deny W. Kurnia, mengatakan pemerintah sedang menjajaki impor kedelai tambahan dari Brasil. Rencana ini dipaparkan dalam pertemuan kedua Working Group on Trade and Investment (WGTI) di Brasilia, Brasil, Kemarin. “Kedua negara mengidentifikasi peluang meningkatkan perdagangan dan investasi di berbagai sektor, salah satunya kedelai,” kata dia melalui surat elektronik. Deny, yang memimpin delegasi Indonesia, mengutarakan hal tersebut kepada... |