BERITA
 ALFI Nilai RUU Cipta Kerja Belum Fasilitasi Sektor Logistik - 27 Feb 2020 Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja masih belum maksimal memfasilitasi kebutuhan pengusaha di sektor logistik. Ketua DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pihaknya mengapresiasi keberadaan RUU Cipta Kerja yang tujuannya memudahkan investor dalam aspek perizinan usaha. Namun, dia menyayangkan ketika dari sisi logistik yang dijadikan landasan hukum malah aturan yang tidak... |
 IPC Logistics Memasuki Era Baru - 27 Feb 2020 Dalam rangka memantapkan Rencana Strategis Program Kerja PT Multi Terminal Indonesia (MTI) atau IPC Logistics untuk target jangka pendek 2020 dan menuju tahun 2024, anak usaha PT Pelindo II ini melangkah memasuki era baru. Era baru dimaksud adalah menjadi leading company bidang logistik di Indonesia, sebagaimana hasil rapat kerja tahunan atau Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2020 yang bertema "The New Era IPC Logistics". |
 Seluruh Pelabuhan Diminta Tolak Truk Obesitas - 26 Feb 2020 Demi memberantas truk over dimension overload (ODOL), semestinya semua pelabuhan penyeberangan di Indonesia menolak truk obesitas itu, tidak hanya dilaksanakan di lintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menilai perlu adanya peta jalan (road map) yang jelas terhadap pemberantasan truk obesitas. "Pelabuhan penyeberangan belum semuanya [zero ODOL], masih banyak yang harus dibangun. Contohnya,... |
 Syahbandar Tanjung Priok Layani Pembuatan Pas Kecil di Pesisir Jakarta - 24 Feb 2020 Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Tanjung Priok menggelar Gerai Pelayanan Pas Kecil di Pesisir DKI Jakarta yakni di Tempat Pelelangan Ikan Cilincing yang dimulai sejak 20 s/ 22 Februari 2020. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Capt. Hermanta turut hadir menyaksikan langsung pengukuran kapal yang di lakukan Marine Inspector dan berkesempatan menyerahkan langsung sertifikat kepada para nelayan. |
 Pacu Investasi Swasta, Menhub Pangkas Birokrasi Perizinan Usaha Pelabuhan - 24 Feb 2020 Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk memangkas birokrasi untuk menyederhanakan dan memudahkan proses perizinan pengusahaan kepelabuhanan. Selain itu, Kementerian tersebut juga bakal mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus. |
 Investasi Kaltim Terkendala Tingginya Biaya Logistik - 24 Feb 2020 Biaya logistik yang tinggi masih menjadi hambatan besar di Kalimantan Timur. Banyak investor berpikir ulang untuk menanamkan modal karenanya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur, Slamet Brotosiswoyo, mengatakan kendalanya bukan hanya karena infrastruktur yang belum memadai, tapi juga sulitnya ketersediaan bahan baku. |
 Menteri ESDM Minta Fleksibilitas Penggunaan Kapal Ekspor Batu Bara - 24 Feb 2020 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan kelonggaran kepada pengusaha terkait kewajiban menggunakan kapal nasional untuk melakukan kegiatan ekspor batu bara. Fleksbilitas penggunaan diharapkan tidak menghambat kegiatan ekspor batu bara. "Kita sudah kirim surat supaya ada fleksibilitas," ujar Arifin di Jakarta. |
 ALFI DKI & ALFI Institute, Latih SDM Forwarding dan Logistik Berstandar Unescap - 21 Feb 2020 Kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang freight forwarding & logistik di DKI Jakarta, terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi itu tidak terlepas dari peran DPW Asosiasi Logistik dan Forwaerder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta yang secara berkesinambungan berupaya meningkatkan peran SDM para anggota perusahaan asosiasi tersebut. |
 Berantas ODOL, Kemenhub Akan Bersikap Represif - 19 Feb 2020 Kementerian Perhubungan telah menargetkan akan memberantas secara tuntas angkutan barang yang melanggar batas Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pada tahun 2022 mendatang. "Secara Umum mempersiapkan dua langkah, yakni preventif dan represif dalam memberantas ODOL," tegas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, di Jakarta. Berkenaan dengan hal tersebut, Dirjen menegaskan bahwa pihaknya sejak saat ini sudah menekankan untuk mengawasi dan... |
 Lewat Program e-Smart, Kemenperin Targetkan 6.000 IKM Melek Digital - 19 Feb 2020 Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) menargetkan 6.000 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) ikut serta dalam program e-Smart IKM. "e-Smart IKM tahun ini kita targetkan 6.000 orang, tersebar di banyak kota, walaupun pulau Jawa masih mendominasi," kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Gati Wibawaningsih, di Tangerang, Banten. |
 Teknologi Blockchain Bisa Bantu Pantau Posisi Kontainer - 19 Feb 2020 IBM Indonesia menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penggunaan platform TradeLens, sebuah platform digital berbasis teknologi blockchain. Presiden Direktur IBM Indonesia, Tan Wijaya, menuturkan DJBC merupakan lembaga pemerintah ketiga di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi tersebut. |
 Pelindo IV Menilai Pembebasan PPN Jasa Pelabuhan Bisa Menaikkan Volume Ekspor-Impor - 18 Feb 2020 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kepelabuhan tertentu. Fasilitas ini untuk perusahaan yang mengoperasikan kegiatan angkatan laut luar negeri dan mencatat biaya jasa pelayanan kapal dan barang sebagai beban perusahaan. Direktur Utama Pelindo IV, Farid Padang, menilai insentif PPN atas jasa pelabuhan ini akan menambah gairah perdagangan internasional. Menurutnya,... |
 Tarik Ulur Implementasi Beleid Kelaikan Peti Kemas, Kenapa ? - 17 Feb 2020 Kementerian Perhubungan menginisiasi untuk merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 53 tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass of Container (VGM). Kendati begitu, kita perlu mencatatnya bahwa terminologi kelaikan peti kemas terverifikasi dan berat kotor peti kemas (VGM) merupakan hal yang berbeda. |
 Butuh SDM Profesional untuk Dukung Kinerja Logistik Nasional - 17 Feb 2020 Supply Chain Indonesia (SCI) menilai bahwa SDM di bidang logistik yang kompeten dan profesional diperlukan untuk mendukung kinerja logistik dalam pengelolaan rantai pasok perusahaan di Tanah Air. Sejauh ini, biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi, dan harus diturunkan. Oleh karenanya, butuh dukungan SDM profesional di bidangnya. |
 Begini Usul Pebisnis Jika eks-Terminal 2 JICT Difungsikan Lagi - 14 Feb 2020 Pebisnis logistik di pelabuhan Tanjung Priok mengusulkan agar fasilitas eks-Terminal 2 JICT dapat di manfaatkan untuk layanan peti kemas antarpulau (domestik). Hal itu dikemukakan Adil Karim, Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kepada wartawan, di Jakarta. |