Program Modernisasi Tanjung Priok Akan Libatkan Seluruh Instansi Terkait - 11 Dec 2013
Program modernisasi pelabuhan Tanjung Priok akan melibatkan seluruh instansi yang berkepentingan di pelabuhan. Ini sesuai dengan permintaan KADIN yang akan melibatkan semua asosiasi dalam program lanjutan modernisasi pelabuhan Tanjung Priok yang mencakup beberapa kegiatan untuk mewujudkan efisiensi dalam kegiatan logistik di Tanah Air.
Kegiatan dimaksud adalah kelanjutan penataan lahan untuk memperluas kapasitas maupun kecepatan pelayanan, bongkar muat dari dan ke kepal, investasi peralatan bongkar muat dan pendukungnya. Kemudian pembenahan sistem informasi dan teknologi, serta peningkatan kualitas SDM atau tenaga kerja bongkar muat. Ini sudah dilakukan rasionalisasi supaya yang ada itu betul-betul produktif, tandas GM IPC cab Tanjung Priok, Ari Henryanto.
Modernisasi pelabuhan Tanjung Priok sudah dijalankan sejak tahun 2009 dengan merelokasi gudang dan sejumlah gedung perkantoran keluar pelabuhan untuk memperluas kapasitas tampung penumpukan barang dan peti kemas di pelabuhan. Saat ini penataan lahan itu dijalankan oleh sejumlah pelaku usaha swasta tergusur dan ada sebagian di antaranya yang tidak bisa melakukan usaha di tanjung Priok. Untuk itu diharapkan modernisasi suatu pelabuhan tidak mematikan pelaku usaha swasta lainnya, tambah Syafrizal BK Ketua Komite Tetap Bidang Transportasi dan Logistik Kadin DKI Jakarta.
Syafrizal juga mengharapkan, selain tidak mematikan usaha swasta lainnya, menurutnya relokasi gudang dan gedung yang dilaksanakan saat ini belum cukup memperluas lahan penumpukan barang mengingat pergerakan arus barang dan peti kemas melalui Tanjung Priok terus meningkat. Oleh karena jalan yang perlu ditempuh adalah melakukan modernisasi sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang agar lebih cepat sehingga dwelling time bisa ditekan hingga kurang dari 4 hari.
Untuk itu IPC tidak bisa bergerak sendiri melaksanakan program modernisasi pelabuhan Tanjung Priok. Ini perlu komitmen yang sama dari semua instansi terkait maupun pelaku usaha di pelabuhan, karena program modernisasi pelabuhan mesti transparan dan disosialisasikan kepada stakeholders. Jangan sampai kegiatan vital seperti relokasi kargo justru dilakukan oleh broker kargo yang tidak mempunyai investasi apa-apa di pelabuhan, yang menimbulkan biaya tinggi logistik, tandas Sofyan Pane Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.
Sumber Tulisan : Business News, Rabu 11 Desember 2013
Foto : http://img.bisnis.com |
