BERITA
Anjloknya Ekspor Minerba Merupakan Dampak Hilirisasi - 18 Dec 2013 Akan mulai diterapkannya UU Minerba No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Januari 2014, diperkirakan menimbulkan dampak seperti anjloknya ekspor produk tambang dan mineral mentah yang selama ini masih dilakukan. Menurut Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Alex S.W. Retraubun di Jakarta, Senin (16/12), anjloknya ekspor produk mineral dan tambang yang selama ini belum diolah, dan mulai terasa dampaknya bulan Januari ke depan, adalah resiko atau harga yang harus ditebus, sebagai dampak dilakukannya hilirisasi di sektor pertambangan, sebagai kebijakan pemerintah. “Karena itu, selain sebagai amanat UU dan juga Inpres No.3 tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, aka program... |
 Akan Dibangun Pelabuhan Internasional Cilamaya - 18 Dec 2013 Untuk mengantasipasi membludaknya arus barang keluar/masuk pelabuhan Tanjung Priok dan sekaligus mengurai kemacetan di jalan raya menuju pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah merencanakan membangun Pelabuhan Cilamaya, di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelabuhan Cilamaya bertaraf internasional akan berfungsi sebagai pelabuhan antarpulau dan pelabuhan ekspor. Untuk membangun Pelabuhan Cilamaya mendapat bantuan pembiayaan dari Pemerintah Jepang. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga dimaksudkan untuk mengantisipasi rencana pengusaha Jepang yang akan membangun kawasan industri seluas 3.000 hektar di wilayah Karawang. Kawasan industri tersebut diperuntukan bagi industri otomotif, mesin, komponen elektronik, dan teknologi industri dengan total investasi sekitar... |
 Asmindo Optimis Target Ekspor Mebel Tercapai - 18 Dec 2013 Industri mebel dan kerajinan Indonesia diuntungkan dengan melimpahnya bahan baku seperti kayu dan rotan di tanah Air. Kandungan lokal bahan baku yang hampir 100% tak pelak menjadikan industri mebel dan kerajinan sebagai sektor industri yang kokoh meskipun diterpa krisis. Bahkan, pelemahan nilai tukar rupiah justru kian menggairahkan pelaku usaha mebel dan kerajinan yang berorientasi ekspor. Meski demikian, belakangan para pembeli asing mulai ada yang meminta diskon harga produk mebel yang bahan bakunya dibeli menggunakan rupiah begitu tahu ada penguatan dollar AS. Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Tangan Indonesia (Asmindo), Ambar Tjahyono, di Jakarta (Selasa, 17/12), optimis target ekspor mebel sebesar USD1,9 miliar hingga akhir Desember tahun ini bisa... |
 Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Masih Rendah - 18 Dec 2013 Mobilitas pekerjaan antarnegara akan semakin tinggi saat pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN efektif berlaku pada 1 Januari 2015. Pemerintah harus lebih serius meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan angkatan kerja Indonesia agar mereka tidak menjadi penonton di pasar kerja domestik. Jumlah pekerja terampil berkualitas Indonesia masih kalah jauh dari negara lain. Jika tidak dibenahi serius, tenaga kerja Indonesia akan kalah dibanding tenaga kerja dari negara lain. Itu artinya, Indonesia menghadapi tantangan kesiapan pekerja terampil. Di sektor jasa, misalnya, baru pekerja bidang pariwisata yang siap bersaing dengan pekerja dari negara ASEAN lain. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kompetensi memang menjadi persyarat utama meningkatkan... |
Perlunya Sosialisasi HKI Kepada Dunia Usaha - 17 Dec 2013 Seiring kuatnya desakan liberalisasi, batas-batas negara seakan-akan sudah mulai luntur. Hal itu ditandai dengan pergerakan barang dan jasa serta modal yang terus meningkat tak mengenal batas wilayah, otoritas, serta regulasi hukum. ASEAN Community 2015 merupakan wujud nyata dari keterbukaan perdagangan regional sebagai pasar tunggal. Dengan kondisi tersebut, hak kekayaan intelektul (HKI) yang mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri perlu mendapatkan perlindungan. Globalisasi akan berdampak membanjirnya produk dan merek dunia yang masuk ke pasar domestik hingga retail kecil. Untuk itu, menurut Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang, pemerintah, dalam hal ini Ditjen HKI Kemenkum HAM, harus turun tangan ke lapangan ke sentra... |
 Pasar RI Bakal Kebanjiran - 17 Dec 2013 JAKARTA – Pengajuan volume impor hortikultura untuk semester I/2014 melonjak hingga empat kali lipat dibandingkan dengan alokasi impor pada 2013. Jika seluruh permohonan tersebut disetujui, produk hortikultura impor akan membanjiri pasar dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Hortukultura Nasional (AHN) Ramdansyah mengungkapkan ada 167 perusahaan yang mengajukan permohonan impor hortikultura dengan total volume 860.000 ton untuk periode semester I/2014. Angka tersebut jauh melebihi alokasi yang ditetapkan pemerintah tahun lalu, yakni 260.000 ton. “Kanaikan permohonan impor hortikultura perusahaan untuk tahun depan sudah mencapai empat kali lipat. Sampai saat ini belum ada sikap tegas dari Kementerian Perdagangan untuk setidaknya mengatur jumlah yang... |
 Pendapatan Pos Logistik Ditarget Naik 50% - 17 Dec 2013 JAKARTA – PT Pos Logistik Indonesia menargetkan pendapatan Rp300 miliar atau naik sekitar 50% pada tahun depan menyusul diterimanya tiga sertifikasi internasional. Direktur Utama PT Pos Logistik Indonesia (PLI) Febriyanto mengatakan ketiga sertifikasi internasional yang baru diraih, yakni ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007. Dia melanjutkan raihan ketiga sertifikasi itu memang tidak secara langsung berpengaruh ke pendapatan. “Setidaknya ada dampak ke brand PT Pos Logistik Indonesia dengan tiga ISO. Sejak awal [2011] revenue kita memang kecil, tetapi terus tumbuh positif pada 2012 dan tahun ini,” katanya, Senin (16/12). Dia menjelaskan target sumbangan pendapatan sekitar Rp30 miliar dari devisi logistik dari PT... |
 Layanan Administrasi Priok Tersendat - 17 Dec 2013 JAKARTA – Proses administrasi jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok mulai tersendat menyusul pengunduran sejumlah pejabat di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation (IPC) sejak sepekan terakhir. Namun, kegiatan di tingkat operasional pelayanan kapal dan bongkar muat barang dan peti kemas masih relative normal. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Oggy Hargiyanto mengatakan pihaknya prihatin dengan kemelut di tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC sejak sepekan terakhir ini. Sejauh ini, menurutnya, hambatan administrasi mulai dirasakan beberapa perusahaan bongkar muat (PBM) yang menjadi mitra kerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya, kata dia,... |
 APBI Minta AS Beri Kemudahan - 17 Dec 2013 JAKARTA – Produsen ban di Indonesia berharap pemerintah Amerika Serikat memberikan kembali insentif GSP (Generalized System of Preferences) atas produk ban yang dijual ke Negeri Paman Sam. Program ini diharapkan bisa mendongkrak kinerja ekspor pada 2014 maupun 2013. Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Azis Pane menyakini pemberlakukan kembali GSP oleh AS dapat meningkatkan penerimaan ekspor ban sekitar US$400 juta – US$500 juta sehingga target US$1,5 miliar tetap memungkinkan tercapai pada pengujung tahun ini. “Awalnya, target ekspor ban US$1,5 miliar tetapi ternyata tidak bisa karena krisis di negara tujuan ekspor belum selesai. AS juga mencabut GSP yang tadinya tarif impor 0% sekarang sementara jadi 5% untuk Indonesia,”... |
 Daya Saing Eksportir Terdongkrak - 11 Dec 2013 JAKARTA – Dalam rangka efisiensi waktu dan peningkatan daya saing ekspor di lingkup Asean, Kementerian Perdagangan menerapkan skema sertifikasi mandiri pada beberapa perusahaan eksportir. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan skema ini bertujuan memudahkan eksportir yang sebelumnya membutuhkan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mendapatkan penurunan bea masuk. Dengan adanya skema tersebut, eksportir hanya perlu menyertakan dokumen invoice yang diterbitkan oleh perusahaannya sendiri. “Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari upaya kita untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di tengah kekhawatiran perekonomian di beberapa negara. Skema ini diharapkan bisa meningkatkan volume dan nilai ekspor,” kata Gita saat... |
DKI Gandeng IPC Manfaatkan Marunda - 11 Dec 2013 JAKARTA – Pemprov DKI menggandeng PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation (IPC) menjadikan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Marunda sebagai pusat logistik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan langkah itu untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku pada 2015. Pemprov DKI Jakarta, menurutnya, mengharuskan ibu kota memiliki pelabuhan laut dalam dengan kedalaman 18 meter hingga 20 meter. “Nantinya pelabuhan laut dalam ini untuk memudahkan pengangkutan naik dan turun produk-produk. Kita juga harus memiliki gudang logistik,” ujarnya, Selasa (10/12). Pemprov DKI dan IPC bakal memanfaatkan lahan bekas relokasi pabrik akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebagai... |
 Program Modernisasi Tanjung Priok Akan Libatkan Seluruh Instansi Terkait - 11 Dec 2013 Program modernisasi pelabuhan Tanjung Priok akan melibatkan seluruh instansi yang berkepentingan di pelabuhan. Ini sesuai dengan permintaan KADIN yang akan melibatkan semua asosiasi dalam program lanjutan modernisasi pelabuhan Tanjung Priok yang mencakup beberapa kegiatan untuk mewujudkan efisiensi dalam kegiatan logistik di Tanah Air. Kegiatan dimaksud adalah kelanjutan penataan lahan untuk memperluas kapasitas maupun kecepatan pelayanan, bongkar muat dari dan ke kepal, investasi peralatan bongkar muat dan pendukungnya. Kemudian pembenahan sistem informasi dan teknologi, serta peningkatan kualitas SDM atau tenaga kerja bongkar muat. Ini sudah dilakukan rasionalisasi supaya yang ada itu betul-betul produktif, tandas GM IPC cab Tanjung Priok, Ari Henryanto. |
Pemerintah Bertekad Kurangi Impor Bahan Baku Baja - 11 Dec 2013 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan industri baja di Indonesia masih mengimpor sekitar 70% dari total bahan baku yang dibutuhkan. Saat ini total kebutuhan bahan baku baja nasional mencapai 6-7 juta ton. Impor bahan baku baja sekitar 4,2 – 4,9 juta ton per tahun atau setara USD3,9 miliar dengan rata-rata harga bahan baku baja sekitar USD800 juta. Dari total bahan baku baja sekitar 6-7 juta ton, produk akhir baja yang yang dapat dihasilkan mencapai 9,9 juta ton. Berdasarkan data South East Asia Iron & Steel Institute, total permintaan produk baja akhir di Indonesia pada 2011 mencapai 9,9 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 54% masih dipasok impor. Saat ini, konsumsi produk baja akhir di negeri ini mencapai sekitar 9 juta ton, dengan porsi impor sebesar 55%. |
Menyoal Larangan Ekspor Komoditas Tambang Mentah - 11 Dec 2013 Di tengah tekanan permintaan global yang menurun terhadap komoditas hasil tambang, banyak eksportir hasil tambang menentang bakal diterapkannya peraturan larangan mengekspor bahan mentah hasil tambang. Alasannya, banyak eksportir tambang yang menjerit atas pengenaan regulasi baru tersebut. Yang menarik, Menteri Keuangan Chatib Basri malah memastikan ekspor bahan mineral olahan akan meningkat pada 2015 apabila implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dilakukan secara konsisten. Pada 2015, ekspor olahan (procced) akan naik cukup signifikan, kalau sekarang angkanya sekitar 4,9 miliar dolar A, maka pada 2015 mungkin naik mendekati 9 miliar dolar AS. Menkeu Chatib mengatakan penerapan peraturan tersebut akan... |
Penolakan Negara Tujuan Berkurang - 09 Dec 2013 JAKARTA – Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mencatat sebanyak Sembilan kasus penolakan ekspor hasil perikanan terjadi pada 2013. Kepala BKIPM Narmoko Prasmadji mengatakan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan menurun dibandingkan dengan tahun lalu. “Dari 35 negara mitra dagang yang punya MRA (Matual Recognition Arrangement), termasuk China dan Uni Eropa, kasus penolakan hanya ada Sembilan,” katanya, Jumat (6/12). Kasus penolakan, lanjut Narmoko terjadi pada komoditas ikan tuna beku dan kaleng. Ikan cobia beku, ikan remang beku, dan gurita. Empat kasus penolakan ekspor menyangkut komoditas tuna. Penyebabnya, yakni kandungan histamine yang melebihi ambang batas yang diterapkan... |