BERITA
 Pelabuhan Cilamaya Mendesak - 02 Dec 2013 BANDUNG – Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyatakan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat senilai Rp23,9 triliun harus direalisasikan dalam waktu dekat untuk menampung lonjakan produksi otomotif dan elektronik di Karawang dan Cikampek. Menurutnya, ada konsentrasi industri mesin, otomotif, dan elektronik yang meningkat pesat di Karawang dan Cikampek dalam waktu dekat yang sebagian besar investasi datang dari Jepang, Korea dan China. Dia menjelaskan studi kelayakan (feasibility study) rencana pembangunan pelabuhan penopang Tanjung Priok itu sudah diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan. “Saya mengusulkan [ke Kemenhub] agar dilakukan beauty contest saja. Skemanya joint pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan investor.... |
 Kemendag Cenderung Tidak Ingin Izin Ekspor Kayu Log Dibuka Lagi - 02 Dec 2013 Kementerian Perdagangan akan bersikap hati-hati terhadap permintaan dibukanya kembali izin ekspor kayu bulat (log). Seperti dikemukakan oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Jumat (29/11), ada permintaan supaya ekspor kayu bulat (loh) dibuka lagi, karena saat ini semua produk kayu dan turunannya harus dilengkapi dengan Sertifikat Verifikasi Legal Kayu (SVLK). Mulai Januari 2012, pemerintah mewajibkan sertifikat bagi ekspor kayu. Dengan memiliki sertifikat ini, artinya kayu yang mereka jual bukan kayu illegal atau bukan dari hasil illegal logging. Dasar hukum kewajiban memiliki sertifikat SVLK adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang SVLK. Aturan ini diterapkan untuk produk HS 11 seperti panel kayu, wood working, dan prefab.... |
 30% Eksportir Terkendala Hambatan Nontarif - 29 Nov 2013 JAKARTA – International Trade Centre (ITC) merekomendasikan industri di Tanah Air untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap sejumlah peraturan yang dikeluarkan di pasar negara tujuan ekspor, sehingga tidak menghambat ekspor produk mereka. Di sisi lain, eksportir juga didorong lebih memperkuat permahaman atas prosedur administrasi di dalam negeri. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil survey bertajuk Indonesia: Company Perspectives-An ITC Serios on Non-Tarriff Measures yang diluncurkan ITC, Rabu (27/11). Survey tersebut melibatkan hampir 1.000 perusahaan di Tanah Air yang mengekspor produknya ke negara lain. Adapun tujuan survey tersebut untuk melihat pandangan dari para eksportir terkait dengan seberapa besar mereka terkendala oleh hambatan... |
 Beleid Impor Picu Polemik - 29 Nov 2013 JAKARTA – Kalangan pengusaha mempertanyakan aturan mengenai impor semen yang terus meningkat setiap tahun. Dengan produksi semen yang cukup besar, impor tak dibutuhkan karena pabrik lokal sudah mempu mencukupi semua konsumsi. CEO Bosowa Group Erwin Aksa mempertanyakan kebijakan impor semen untuk industri. Apalagi, tuturnya, sebagian besar pabrik semen di Indonesia sedang giat berekspansi. Bila impor semen terus masuk tanpa dibatasi, pasar dalam negeri akan terganggu. Dengan begitu, harus ada kebijakan yang mengatur pembatasan impor. Selain itu, bila tidak dibatasi, akan banyak perusahaan yang enggan berekspansi lagi. “Semua pabrik di Indonesia sedang membangun. Kalau tiba-tiba semua pabrik ini merugi dan tutup akibat derasnya impor... |
 ALFI Protes Aturan Tentang Penyelenggaraan dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - 29 Nov 2013 Kementerian Perhubungan berencana untuk mengakomodasi masuknya pemodal asing dalam usaha jasa pengangkutan transportasi menjelang implementasi masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 mendatang. Rancangan aturan baru tersebut bertujuan untuk mendorong usaha nasional bisa berkiprah ditingkat global. Terutama untuk mendorong usaha logistik nasional agar bisa lebih besar. Jadi memang harus memiliki modal besar, tegas Bambang S Ervan Kepuskom Publik Kementerian Perhubungan. Bambang membenarkan bahwa selama ini banyak perusahaan forwarder dan logistik nasional yang berperan sebagai perusahaan abal-abal sehingga tidak bisa mengembangkan diri apalagi bersaing dengan asing. Namun untuk mengubah atau revisi Permenhub tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Jasa Transportasi tersebut... |
 Tarif Bea Keluar CPO 12%, Kakao 5% - 28 Nov 2013 JAKARTA – Tarif bea keluar (BK) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk pengapalan Desember ditetapkan sebesar 12%. Berdasarkan BK tersebut ditetapkan berdasarkan harga referensi CPO untuk Desember sebesar US$912,45 per metric ton. Sementara itu, tarif BK biji kakao untuk pengapalan Desember sebesar 5%. Harga referensi kakao Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,9% dari bulan sebelumnya menjadi US$2.692,79 per metric ton. Pada November, harga referensi biji kakao tercatat sebesar US$2.668,33 per metric ton. “Untuk BK CPO periode Desember 2013 adalah 12%, naik dari periode bulan sebelumnya sedangkan BK biji kakao tidak mengalami perubahan dari periode bulan sebelumnya,” ujar Bachrul Chairi, Dirjen Perdagangan Luar Negeri... |
Eksportir Kena BMAD 8,8% - 20,05% - 28 Nov 2013 JAKARTA – Sejumlah eksportir biodiesel diganjar bea masuk anti dumping (BMAD) sebesar 8,8% (76.94 euro) – 20,5% (178.85 euro) oleh Komisi Eropa karena dinilai terbukti menerapkan praktik dumping di sejumlah pasar tujuan ekspor di Eropa. Besaran BMAD tersebut jauh lebih tinggi dari bea masuk anti dumping sementara (BMADS) yang dikenakn sebelumnya, 0%-9,6%. Selain Indonesia, BMAD juga dikenakan untuk eksportir biodiesel asal Argentina. Berdasarkan catatan Bisnis, ada lima eksportir besar Indonesia yang dikenakan BMAD, yakni PT Ciliandra Perkasa, PT Musim Mas, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Wilmar Bionergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kasus tersebut bermula dari inisiasi yang diajukan oleh Uni Eropa pada 29 Agustus 2012,... |
 Presiden : Tantangan Kian Sulit - 28 Nov 2013 JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghindari dampak buruk dari tekanan ekonomi global yang akan membuat situasi sulit bagi perekonomian Tanah Air pada tahun depan. Yudhoyono mengatakan kombinasi antara kinerja ekspor yang masih lemah dan potensi penghentian stimulus moneter (tapering off) bank sentral AS akan menimbulkan tekanan hebat pada perekonomian Indonesia. Tekanan tersebut, jelasnya terutama terasa melalui nilai tukar rupiah yang saat ini terus melemah menuju titik keseimbangan baru. Sebagai catatan, beberapa hari terakhir nilai rupiah berfluktuasi cukup tajam. Pada transaksi kemarin rupiah tercatat bergerak pada kisaran Rp11.650-Rp11.886 per dolar Amerika Serikat (AS) di... |
IKM Sebaiknya Fokus Pasar Domestik - 27 Nov 2013 JAKARTA – Industri kecil menengah DKI Jakarta sebaiknya mengembangkan pasar domestik lebih dulu, karena dinilai belum siap menghadapi serbuan produk dari negara lain. Seiring dengan pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) pada 2015, Kadin DKI menegaskan perlunya IKM menerapkan strategi bertahan dengan memperkuat cakupan pasar domestik. Wakil Ketua Umum Bidang Industri, Energi dan Agribisnis Kadin DKI Rainer P. Tobing menegaskan IKM dalam negeri sulit bersaing secara global lantaran banyak kekurangan. Beberapa kekurangan itu meliputi minimnya dukungan pembinaan pemerintah, kurangnya sertifikasi, biaya produksi tinggi, masalah peralatan, upah buruh tidak kompetitif, dan akses permodalan, di mana suku bunga pinjaman mencapai 15%. Rainer... |
 Tanjung Priok Perketat Izin Berlayar - 27 Nov 2013 JAKARTA – Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok memperketat pemberian izin berlayar menyusul kondisi cuaca buruk dan tingginya gelombang di perairan Laut Jawa akhir-akhir ini. Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Arifin Sunardjo mengatakan pihaknya mengimbau operator kapal tidak memaksakan kapal berlayar dalam kondisi cuaca dan gelombang yang bisa membahayakan keselamatan pelayaran. Menurutnya, cuaca buruk cenderung ekstrem di perairan Pelabuhan Tanjung Priok bakal terjadi mulai akhir bulan ini hingga akhir Desember karena tingginya curah hujan. “Kami mengimbau semua operator pelayaran senantiasa tetap memerhatikan kondisi cuaca dan meng-up date berita cuaca yang dirilis BMKG,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/11). |
 Organda Butuh Lahan Parkir - 27 Nov 2013 JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia II di desak menyiapkan lahan parkir truk pengangkut barang dan peti kemas yang melayani pelabuhan itu seiring dengan program modernisasi pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Ketua DPU Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta Gemilang Tarigan mengatakan lahan parkir truk trailer diperlukan untuk memperlancar lalu lintas barang sebelum di bongkar muat. “Modernisasi Priok perlu didukung pembenahan di sisi daratnya termasuk layanan angkutan pelabuhan sehingga trailer tidak tercecer di jalanan menunggu dokumen selesai untuk masuk pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/11). Dia menjelaskan ketersediaan lahan parkir truk yang memadai di pelabuhan justru akan sangat membantu kelancaran... |
Ribuan Perusahaan Terancam Gulung Tikar - 27 Nov 2013 JAKARTA – Ribuan perusahaan forwarder lokal resah seiring dengan rencana Kementerian Perhubungan mengakomodasi masuknya pemodal asing dalam usaha jasa pengurusan transportasi menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Anwar Satta mengatakan keresahan itu disampaikan setelah Kemenhub menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Perhubungan (kemenhub) No. 10/1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Dia menilai rancangan beleid baru itu memberikan keleluasaan pemodal asing masuk di bisnis JPT. Untuk itu, Anwar menyatakan pihaknya menolak... |
Industri Hijau Segera Peroleh Insentif Pajak Atau Keringan Bea Masuk - 27 Nov 2013 Kendati pemerintah masih membahas bentuk insentif yang akan diberikan kepada industri yang masuk kategori industri hijau, tetapi Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat mengisyaratkan bentuk insentif yang diberikan kira-kira dalam bentuk keringanan atau kemudahan pajak ataupun keringanan bea masuk produk yang diimpor, dengan dasar produk tersebut untuk memproduksi industri yang masuk kategori industri hijau. Usai menganugerakan “Penghargaan Industri Hijau,” di Jakarta, Selasa (26/11), Hidayat menyatakan, negara maju juga memberi keringanan semacam itu, sehingga pihaknya menjadikan hal tersebut sebagai acuan (benchmark). Sebelumnya KADIN Indonesia telah menyusun semacam buku putih atau patokan mengenai definisi industri hijau, sehingga saat ini hal tersebut... |
 Pemerintah Bertekad Benahi Sektor Pelabuhan - 27 Nov 2013 Kondisi sejumlah pelabuhan di Indonesia dinilai masih belum optimal kinerjanya. Ada dua lini yang saling mengejar, yakni pertumbuhan dan kebutuhan. Dua hal ini merupakan fokus perhatian sehingga dapat dijadikan parameter investasi. Investasi yang ditanamkan idealnya dua kali dari kebutuhan berdasarkan patokan dan standarisasi untuk menekan arus barang di pelabuhan yang terus meningkat. Terhadap penilaian standar kinerja pelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan beberapa indicator agar mudah melakukan penilaian. Indicator itu meliputi Waiting Time, Approach Time, Effective Time dibandingkan dengan Berth Time, Produktivitas Kerja, Receiving/Delivery Petikemas, Berth Occupancy Ratio, Shed Occupancy Ratio, Yard Occupancy Ratio dan... |
 Pengusaha Dukung Kelonggaran Terhadap Aturan Pelarangan Ekspor Mineral - 27 Nov 2013 Pemerintah melonggarkan ketentuan batasan ekspor mineral untuk menekan defisit perdagangan yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Melalui kebijakan tersebut, kegiatan ekspor diharapkan akan meningkat sehingga mengurangi defisit perdagangan sekaligus gejolak kurs. Selama ini, perusahaan yang belum memenuhi persyaratan dibatasi volume ekspornya. Namun, untuk sementara, pembatasan tersebut tidak berlaku. Pemerintah mengeluarkan empat pokok kebijakan ekonomi sebagai respons gejolak perekonomian global. Keempat kebijakan tersebut adalah memperbaiki neraca transaksi berjalan, termasuk menjaga nilai tukar rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli, menjaga inflasi, dan mendorong percepatan investasi. Kamar Dagang dan Industri (Kaidn) Indonesia... |