BERITA
 Genjot Penerimaan Bea Masuk - 26 Nov 2013 JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai diminta lebih fokus mencari sumber penerimaan dari cukai dan bea masuk. Hal itu dilakukan untuk mengompensasi penerimaan bea keluar yang merosot akibat lesunya aktivitas ekspor. “Penerimaan bea keluar dan bea masuk memang terpengaruh dari global, apalagi harga komoditas masih turun. Kalau dilihat dari situ, berat untuk mencapai target,” ujar peneliti ekonomi pada Indef, Eko Listyanto, di Jakarta, Senin (25/11). Sebagai informasi, secara total, target penerimaan negara dari Bea dan Cukai tahun depan dinaikkan menjadi 170,2 triliun rupiah atau naik 17,1 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 153,1 triliun rupiah dalam APBN-P 2013. Meski potensi mencapai target penerimaan di tahun depan berat, masih... |
 Terminal Priok Bakal Diperluas - 26 Nov 2013 JAKARTA - PT Terminal Petikemas Indonesia, anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan Iv, bakal memperluas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok untuk mempersiapkan diri menjelang implementasi Mayarakat Ekonomi Asean 2015. Presiden Direktur PT Terminal Petikemas Indonesia Arif Suhartono mengatakan perluasan terminal itu dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, perluasan terminal dilakukan pada 2012-2017 sedangkan tahap kedua dikerjakan pada 2018-2030. Arif menambahkan perseroan telah melakukan sejumlah pembenahan internal seiring dengan rencana implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Ekonomic Community/AEC) 2015. “Kami telah melakukan sejak 2010. Terminal Petikemas Indonesia telah melaakukan banyak pembenahan.... |
Pelindo II Diminta Libatkan Asosiasi - 26 Nov 2013 JAKARTA – Kadin DKI Jakarta meminta PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation melibatkan asosiasi dalam program lanjutan modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok untuk mewujudkan efisiensi dalam kegiatan logistik di Tanah Air. Ketua Komite Tetap Bidang Transportasi dan Logistik Kadin DKI Jakarta Syafrizal BK mengatakan pelaku usaha mendukung program modernisasi pelabuhan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bongkar muat barang dan kelancaran lalu lintas barang guna mempersingkat dwelling time dan mengurangi ongkos logistik. “Perlu dibicarakan dengan asosiasi pelaku usaha di Pelabuhan Priok bagaimana seharusnya modernisasi pelabuhan dilaksanakan,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini. Menurutnya, modernisasi Pelabuhan Tanjung... |
Cakupan Produk Agar Diperluas - 22 Nov 2013 JAKARTA – Pelaku usaha mendesak pemerintah memperluas cakupan pengaturan tata niaga impor produk hortikultura guna mengantisipasi banjir produk luar negeri itu di pasar domestik. Wakil Ketua Umum Asosiasi Hortukultura Nasional (AHN) Roy S. Natakusumah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengatur mekanisme importasi bawang dan cabai menggunakan referensi harga. Tata niaga yang merelaksasi impor tersebut dinilai efektif dalam menciptakan keseimbangan harga antara konsumen dan petani. Namun, lanjutnya, produk holtikultura yang lain belum mendapatkan pengaturan yang spesifik seperti bawang dan cabai. Jika tidak ada pembatasan, petani dikhawatirkan merugi. Masuknya produk impor juga akan merusak pasar produk lokal yang telah ada. Dia... |
 Dry Port Jadi Tren Internasional - 21 Nov 2013 Pemerintah harus terus mendorong pengembangan pelabuhan darat karena sangat tepat untuk mendukung daerah-daerah industri baru. JAKARTA – Langkah pemerintah menandatangani perjanjian antar pemerintahan terkait dry ports (Pelabuhan darat) dalam ajang Komisi Sosisal dan Ekonomi PBB untuk Asia-Pasifik di Bangkok direspons positif sejumlah kalangan. Langkah pemerintah tersebut dinilai sudah tepat. Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (FTL-MTI), Ajiph R Anwar, yang juga pengamat pelabuhan, mengatakan pemerintah memang sudah seharusnya mendukung penuh konsep dry ports, seperti Cikarang Dry Port. Diharapkan pasca penandatanganan itu pemerintah makin gesit membenahi infrastruktur penunjang dry port. “Konsep dry ports sudah... |
 Barang Impor Perlu Skala Prioritas - 21 Nov 2013 Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi importir menjadi 7,5 persen didukung Bank Indonesia (BI) karena membantu menurunkan defisit perdagangan. JAKARTA – Gubernur BI, Agus Martowardojo, di Jakarta, Rabu (20/11), menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah menaikkan tarif PPh bagi importir, baik yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) maupun non-API. Dukungan itu disampaikan karena sejalan dengan upaya bank sentral menekan neraca transaksi berjalan yang defisitnya masih cukup tinggi. Agus mengatakan kebijakan itu merupakan langkah penting pemerintah dalam meredam masuknya barang impor, terutama yang bukan kebutuhan utama. “Untuk barang yang memang tidak utama yang diimpor, perlu dikenakan tambahan pajak... |
 Jabar Desak Percepatan Pelabuhan Cilamaya - 21 Nov 2013 BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kepastian pemerintah pusat soal kelanjutan proyek Pelabuhan Cilamaya, Karawang untuk urusan logistik ketimbang mendahulukan Bandara Karawang. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda mengatakan percepatan Cilamaya lebih penting melihat desain yang sudah ditetapkan untuk Karawang. “Daerah ini sudah di desain sebagai kawasan manufaktur dan lumbung padi nasional,” katanya di Bandung, Rabu (20/11). Menurutnya, pihaknya tidak berarti menutup pembangunan infrastruktur besar di Karawang, meski ada penetapan sebagai lumbung padi. Kawasan manufaktur yang 60% berada di Karawang dan Bekasi, menurutnya, lebih membutuhkan pelabuhan. “Cilamaya menjadi penting... |
 Pengusaha Keluhkan Biaya Siluman - 21 Nov 2013 JAKARTA – Pelaku usaha logistik kembali menyoroti adanya biaya tidak terduga yang harus dikeluarkan dalam proses distribusi barang terutama sektor transportasi darat yang dinilai menghambat efisiensi logistik. Direktur Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasokan ITB Senator Nur Bahagia mengatakan keluhan itu masih dirasakan oleh para pelaku usaha logistik. Persoalan pungutan di jalan masih menjadi salah satu kendala dalam sistem logistik nasional. Menurutnya, salah satu penyebab pungutan itu terjadi akibat paradigm yang salah dari pemimpin daerah yang justru menargetkan pemenuhan atas pendapatan asli daerah (PAD). “Ini menjadi persoalan besar, kita belum bisa menghilangkan illegal cost di jalan, yang bisa sementara dilakukan adalah... |
 Agen Inspeksi Disoal Lagi - 21 Nov 2013 JAKARTA – Kadin Indonesia meminta Kementerian Perhubungan meninjau ulang beleid soal agen inspeksi karena memicu inefisiensi dan permainan tarif pemeriksaan kargo udara di Indonesia. Akbar Djohan Ketua Komite Tetap Bidang Logistik Kadin Indonesia, mengatakan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No.152/2012 tetntang Pemeriksaan Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat udara cenderung memicu pembengkakan ongkos logistik dan perusahaan agen inspeksi (regulated agent/RA). “Pengusaha logistik bukannya anti dengan pemeriksaan x-ray, karena itu kan untuk keamanan penerbangan, tetapi harus ada juga klausul jelas dalam regulasi pemerintah agar tidak terjadi lagi yang meladministrasi maupun memicu biaya tinggi,” katanya, Rabu (20/11). Selain itu,... |
 Pemerintah Kaji Penghentian Impor Sapi - 21 Nov 2013 JAKARTA – Kementerian Perdagangan tengah mengkaji rencana penghentian importasi sapi dalam bentuk hidup maupun daging dari Australia, menyusul merebaknya isu penyadapan oleh Negeri Kanguru terhadap Pemerintah Indonesia. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai perlu ada kejelasan mengenai kerjasama bilateral di antara kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi. “Kami sedang mengkaji (penghentian impor sapi Australia). Keadaannya sudah sangat sulit kalau kedua negara tidak bisa saling percaya dalam kerja sama,” kata Gita seusai pembukaan Crafina 2013, Rabu (20/11). Menurut Gita, salah satu hal yang akan dipertimbangkan dalam kajian itu adalah dampak stabilitas harga daging sapi di pasaran dalam negeri. Apalagi, saat ini Indonesia... |
 PBM Priok Perlu Ditata Ulang - 20 Nov 2013 JAKARTA – Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok didesak menata ulang perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok menyusul laporan adanya pelanggaran tarif bongkar muat di pelabuhan itu. Ketua Bidang Kepabeanan dan Perdagangan Ekspor Impor Kadin DKI Jakarta Widijanto mengatakan langkah itu harus dilakukan guna mempermudah pengawasan terhadap perusahaan bongkar muat (PBM) yang melanggar kesepakatan tarif bongkar muat di pelabuhan itu. “Asosiasinya saja seringkali kesulitan mengawasi soal penyelewengan tariff bongkar muat di pelabuhan. Karena itu peran Otoritas Pelabuhan mesti lebih proaktif,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/11). Dia menjelaskan pihaknya menerima banyak keluhan dari pemilik barang soal tidak efektifnya kesepakatan... |
 Lambatnya Bongkar Muat Jadi Pemicu Inefisiensi Logistik - 20 Nov 2013 Operator angkutan barang dan peti kemas meminta operator pelabuhan untuk membenahi sistem layanan dokumen dan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Kalau terjadi kelambanan bongkar muat maka itu akan menjadi pemicu inefisiensi logistik lantaran masih seringnya kongesti truk dalam melakukan kegiatanpengangkutan barang maupun peti kemas di pelabuhan. Gemilang Tarigan Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta, mengingatkan waktu pengiriman barang menjadi lama karena lambannya layanan dokumen dan layanan fisik barang. Operator truk kadang harus menunggu karena pengiriman tidak sesuai jadwal. Akibatnya lama waktu pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok, pengusaha angkutan truk dan kontainer hanya bisa menjalankan order satu rit sekali untuk pengangkutan dan... |
Pemerintah Akan Naikkan Tarif Impor Barang Konsumsi 7,5 Persen - 20 Nov 2013 Pemerintah akan menaikkan tarif impor perusahaan importir menjadi 7,5% untuk barang konsumsi akhir, tapi tidak termasuk barang yang menimbulkan inflasi seperti pangan dan terigu. Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan hal itu usai peluncuran blueprint strategi nasional literasi keuangan Indonesia di Jakarta, Selasa (19/11). Sesuai PPh pasal 22, tarif impor yang memiliki Surat Izin Importir (Angka Pengenal Importir/APi) ditetapkan sebesar 2,5% dari nilai impor. Sedang yang tidak menggunakan API ditetapkan 7,5% dari nilai impor tidak dikuasai, dan 7,5% dari harga jual lelang. “Nanti semuanya impor barang hasil akhir yang tidak menimbulkan inflasi itu akan dinaikkan menjadi 7,5%. Ini untuk mengendalikan impor dan mempromosikan ekspor,” ungkapnya.... |
 Volume Impor Jagung Mencapai 2 juta Ton - 20 Nov 2013 Data BPS (Badan Pusat Statistik) yang diperoleh Selasa (19/11) menyebutkan, selama Januari-September 2013 total impor jagung mencapai 2 juta ton dengan nilai USD578,1 juta. Dalam bulan September 2013 jumlah impor jagung mencatat sebanyak 111.000 ton dengan nilai USD33,94 juta, bahkan pada bulan sebelumnya volume impor jagung sebanyak 182.000 ton dengan nilai USD53,7 juta. Impor jagung terbesar didatangkan dari Brasil yang pada bulan September 2013 sebanyak 40.080 ton senilai USD11,6 juta, disusul Argentina sebanyak 34.039 ton dengan nilai USD10,7 juta, India sebanyak 36.470 ton dengan nilai USD11,2 juta, Thailand sebanyak 82 ton senilai USD171 ribu, dan Negara lainnya sebesar 229 ton dengan nilai USD163 ribu. Sementara itu, berdasarkan Angka Ramalan II (Aram II)... |
Genjot Ekspor Produk UKM - 20 Nov 2013 JAKARTA – Kamar Dagang dan industri (Kadin) Indonesia mendorong peningkatan ekspor terutama dari komoditas bukan minyak bumi dan gas (nonmigas) yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) di dalam negeri. “Kadin mendorong agar ekspor nonmigas dari UKM dapat terus digenjot,” kata Wakil Ketua Kadin Bidang UKM dan Koperasi Erwin Aksa, Senin (18/11). Erwin mengungkapkan kontribusi UKM terhadap ekspor Indonesia baru sebesar 14,1% atau senilai Rp166,6 triliun. Ekspor dari Indonesia, ujarnya, masih didominasi oleh usaha besar yakni sebesar 85,9% dari total nilai ekspor nonmigas. Andil sector UKM di Tanah Air terhadap ekspor Indonesia yang masih minim tersebut berbeda dengan kondisi di Negara lainnya. Menurut Erwin, UKM Negara-negara... |