BERITA
 Perluasan Priok Berlanjut - 08 Nov 2013 JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia II terus memperluas lahan penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk meningkatkan kapasitas daya tampung peti kemas di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung Priok Ari Henryanto mengatakan langkah itu menyusul suksesnya relokasi kantor Dinas Hidro Oceanografi TNI Angkutan Laut dari Jalan Banda Pelabuhan Tanjung Priok ke luar pelabuhan yakni di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Menurutnya, pihaknya juga bakal merelokasi beberapa kantor seperti Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok. “Tahun ini juga kita akan bongkar fasilitas kantor koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) serta kantor Bea dan Cukai,... |
Importir Desak Evaluasi Tarif Forwarder - 08 Nov 2013 JAKARTA – Importir mendesak tarif batas atas layanan jasa forwarder terhdap barang less than container load (LCL) di pelabuhan Tanjung Priok segera dievaluasi. Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tanto mengatkan pedoman tarif jasa jasa forwarder itu sudah kedaluwarsa lebih dari 2 tahun. “Kami mendesak segera dievaluasi soal pedoman tarif jasa forwarder di Priok yang terlalu tinggi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/11). Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah memberikan sanksi kepada 13 perusahaan forwarder yang terbukti mengenakan tarif jasa forwarder atau forwarder local charges melebihi tarif batas atas yang disepakati asosiasi terkait. Kepala Bidang Tata Usaha Kantor OP... |
Dunia Usaha Harus Siap Hadapi ASEAN Community 2015 - 08 Nov 2013 Dalam rangka menghadapi ASEAN Community 2015, KADIN DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi kapada para pengusaha di wilayah DKI Jakarta agar mereka melakukan persiapan yang diperlukan. Kalangan dunia usaha di wilayah DKI Jakarta harus menyiapkan diri menghadapi ASEAN Community 2015. Kalau dunia usaha sudah siap, pada saatnya Indonesia hanya akan menjadi pasar dunia usaha negara lain. Hal itu dikatakan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ir.Eddy Kuntadi kepada wartawan disela-sela Kongres Daerah III tahun 2013 Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) DKI Jakarta, Rabu (6/11). Dalam Free Trade Agrement, 10 negara ASEAN telah sepakat untuk menciptakan kesetaraan menghadapi persaingan dengan negara-negara di luar ASEAN. Namun daya saing anggota negara-negara ASEAN sendiri... |
 Diversifikasi Pasar Ekspor Harus Dilakukan - 08 Nov 2013 Pemerintah akan mengambil beberapa langkah untuk menjaga tren positif berupa surplus neraca perdagangan pada Agustus dan deflasi sebesar 0,35% pada September hingga akhir tahun. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuat target defisit neraca perdagangan pada akhir tahun sebesar USD4 miliar tercapai. Langkah yang dilakukan adalah terus melakukan diversifikasi pasar ekspor dan secara sistematis terus mengendalikan impor. Pengendalian impor di sketor migas telah terbukti dapat berujung pada surplus neraca perdagangan di bulan Agustus. Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, di Jakarta (Kamis, 7/11), mengungkapkan Indonesia akan melakukan divesifikasi ekspor bukan hanya ke negara-negara tujuan ekspor nontradisional tapi juga diversifikasi produk. Bayu mengatakan... |
 Pemerintah Diminta Telusuri Pergerakan Harga - 08 Nov 2013 JAKARTA – Kelompok perajin mendesak Kementerian Perdagangan segera menelusuri harga jual kedelai impor di tingkat distributor, menyusul belum turunnya harga bahan baku tempe itu pascapembebasan bea masuk. Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Suyanto mengatakan 95% perajin anggota Gakoptindo biasanya membeli kedelai melalui distributor, tidak langsung ke perusahaan importir. Bea masuk impor kedelai telah dihapuskan sejak 8 Oktober 2013 sesuai dengan Peraturan Mnenteri Keuangan (PMK) No.133/2013. Kebijakan ini bertujuan menekan harga kedelai dalam negeri. Suyanto berharap Kementerian Perdagangan bisa menelusuri selisih harga yang terjadi antara importir dan distributor. Perajin menengarai belum turunnya... |
 Pelindo III Rombak Layanan Kapal - 08 Nov 2013 SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia III merombak sistem layanan bongkar muat kapal untuk meningkatkan efisiensi dan menekan ekonomi biaya tinggi. Direktur Komersial dan pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Husein Latief mengatakan penataan layanan kapal semula berdasarkan sistem antrean. Polanya, kapal yang datang lebih awal maka cepat mendapat fasilitas bongkar barang. Pola itu, katanya, memicu biaya tinggi, semisal kapal bermuatan banyak harus menunggu kapal kecil yang sandar terlebih dahulu. Waktu tunggu itulah yang menyebabkan biaya penggapalan semakin mahal. “Sistem itu kemudian diubah menjadi waktu bongkar muat disepakati sesuai jadwal yang disetujui penyedia jasa dan pemilik kapal,” jelasnya saat ditemui Bisnis,... |
 Otoritas Panggil Pelanggar Tarif - 07 Nov 2013 JAKARTA – Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok segera memanggil perusahaan bongkar muat yang menetapkan tarif bongkar muat secara tidak wajar di fasilitas terminal kendaraan Pelabuhan Tanjung Priok. Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Sahat Simatupang mengatakan pemanggilan itu merespons keluhan pengguna jasa atas sepak terjang salah perusahaan bongkar muat (PBM) di terminal kendaraan milik PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT). Namun, dia menegaskan pemanggilan itu masih menunggu laporan resmi dari pengguna jasa yang merasa dirugikan atas PBM itu. “Intinya kalau ada yang melanggar tarif dilaporkan ke OP Priok. Nanti kami akan panggil kedua belah pihak termasuk PBM dan pemilik barangnya,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11). |
 Kaltim Bangun Pelabuhan Khusus CPO - 07 Nov 2013 BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana membangun pelabuhan untuk komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, Kalimantan Timur untuk memperlancar arus barang di kawasan itu. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Zairin Zain mengatakan pembangunan pelabuhan crude palm oil (CPO) untuk melayani perusahaan kelapa sawit yang berada di sekitar KIPI Maloy. Berdasarkan perkiraan, produksi CPO dari perkebunan kelapa sawit tersebut mulai terlihat pada 2015. “Karena itu, kami harus siapkan infrastruktur dari sekarang agar ketika produksi CPO ada, pelaku usaha bisa dengan mudah membawa keluar,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (5/11). Pada tahun ini,... |
Logistik Mungkin Terbatas Bagi Asing - 07 Nov 2013 BOGOR – Pemerintah kemungkinan membatasi kepemilikan saham asing di jasa logistik dan transportasi meskipun ada kesepakatan Asean soal kepemilikan perusahaan asing hingga 60%. Menko Perekonomian M Hatta Rajasa mengatakan hal itu merupakan salah satu poin diskusi utama antara pemerintah dan pengusaha terkait dengan rencana revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurutnya, revisi DNI itu sudah hampir rampung kecuali beberapa isu terkait dengan sektor transportasi, logistik dan minuman beralkohol. Hatta menegaskan draf peraturan pemerintah tentang revisi DNI akan diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai konsultasi terakhir pemerintah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kadin Indonesia. Salah satu poin diskusi... |
 Sistem Logistik RI Belum Dukung Konektivitas Antarwilayah - 06 Nov 2013 JAKARTA – Sistem logistik Indonesia belum bisa mendukung konektivitas antarwilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Indikasinya dapat dilihat dari ketersediaan, tingkat harga, fluktuasi harga, dan disparitas harga antarwilayah untuk beberapa barang dan komoditas pokok dan strategis di Indonesia. “Persoalan logistik yang berdampak terhadap biaya juga mempengaruhi daya saing berang atau komoditas, baik daya saing di luar negeri maupun di dalam negeri,” kata Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi dalam keterangan tertulisnya kepada Investor Daily, Selasa (5/11). Menurut Setijadi, permasalahan di dalam sistem logistik Indonesia sangat kompleks, karena berbagai faktor, seperti keragaman komoditas, luas wilayah dan kondisi geografis,... |
Kendali Keamanan Dagang Diperketat - 06 Nov 2013 JAKARTA – Asia Pacific Economic Cooperation (Apec) tengah berupaya mengetatkan kendali pengamanan ramah bisnis bagi perdagangan barang antarnegara di kawasan Asia Pasifik. Organisasi beranggotakan 21 ekonomi itu tengah mengambil langkah untuk memastikan para anggotanya bersama-sama mengendalikan barang perdagangan agar tidak disalhgunakan, dengan tetap menjaga legitimasi bisnis antarpara eksportir dan importir kawasan. Para pejabat perdagangan, badan keamanan, dan ahli sektor dari sektor swasta telah meninjau regulasi dan prosedur administrasi yang disebut ‘Manajemen Perdagangan Strategis’ itu pada rapat kerja 2 hari yang diselenggarakan di kuala Lumpur, Malaysia akhir Oktober. Dalam siaran pers Apec yang diterima Bisnis, Kamis (31/10),... |
Disiapkan, Road Map Tata Kelola Emiten Untuk Masuki Pasar Bebas ASEAN 2015 - 06 Nov 2013 Masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak memiliki tata kelola yang baik. Karena itu, agar siap memasuki era pasar bebas di ASEAN pada 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun road map tata kelola perusahaan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Ketua Dewan Komisaris OJK, Muliaman D. Hadad, persaingan di pasar bebas bukan hanya menyangkut produktifitas atau kinerja keuangan perusahaan, melainkan juga soal tata kelola. Hal terakhir itu yang dinilai masih kurang dimiliki perusahaan di Indonesia. “Good Corporate Governance kita masih banyak yang bolong” ujarnya. Selanjutnya Muliaman menjelaskan, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia perlu diperbaiki dan disempurnakan, dimana salah satunya terkait ketentuan mengenai... |
 Kadin Rekomendasikan Peningkatan Kapasitas UMKM, Logistik, dan Infrastruktur - 06 Nov 2013 Penguatan UMKM dinilai memiliki peranan penting dalam penguatan struktur ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan makin besarnya perhatian negara-negara maju terhadap UMKM di negaranya. Demikian Ketua Umum KADIN Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN Indonesia 2013 yang diselenggarakan di Palembang pekan yang lalu (1-2 Nov). Setelah krisis keuangan tahun 2008, Uni Eropa melakukan transformasi regulasi di semua negara anggotanya memberi ruang yang lebih luas terhadap UMKM. Bahkan salah satu dari lima rekomendasi yang dihasilkan APEC CEO Summit di Bali yang baru usai adalah tentang UMKM. Peningkatan jumlah UMKM dipandang strategis, mengingat selama ini UKM telah membuktikan mampu berkontribusi secara positif pada laju perekonomian... |
Pelindo IV Lelang Mooring Bouy - 06 Nov 2013 JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV menggelar tender pengadaan dan pemasangan alat mooring bouy yang ditempatkan di Muara Berau dan Muara Jawa di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Pasoroan Herman Hurianja, Direktur Personalia dan Umum Pelindo IV, mengatakan tahapan pendaftaran peserta tender mooring bouy itu mulai dibuka Jumat (1/11) dan berakhir pada Kamis (7/11). “Sementara untuk waktu pelaksanaan penjelasan lelang (pengadaan dan pemasangan) mooring bouy dilakukan pada 11 November,” katanya, Minggu (3/11). Seluruh rangkaian tahapan pascakualifikasi tender tersebut dilakukan di kantor Pelindo IV Cabang Samarinda. Menurutnya, total anggaran yang disiapkan perseroan mencapai Rp 1,8 miliar bersumber dari dana internal... |
 Arus Kontainer Di Priok Turun Tipis - 06 Nov 2013 JAKARTA – Realisasi bongkar muat peti kemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok selama Januari-Oktober 2013 mencapai 5,16 juta twenty foot equivalent units (TEUs) atau turun tipis 0,38% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 5,18 juta TEUs. Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung Priok Sofyan Gumelar mengatakan pencapaian arus peti kemas selama 10 bulan 2013 itu relative stabil kendati kegiatan perdagangan ekspor impor dan antarpulau sedang melemah tahun ini. “Kalaupun ada penurunan sangat tipis dibanding tahun lalu, tetapi masih relative stabil. Lonjakan arus petikemas diprediksi akan terjadi pada bulan Desember mendatang,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/11). Dia memprediksi mendekati akhir... |